"Saya minta kita semua lebih sering mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan ikut aktif melakukan komunikasi yang baik sebelum mengambil kebijakan," kata Wapres Ma'ruf saat menutup Rapat Koordinasi Nasional antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul City International Convention Center (SICC) Jawa Barat, Rabu malam.
Baca juga: Presiden arahkan pimpinan daerah hati-hati hadapi insiden
Baca juga: Jokowi minta kebijakan jangan dikriminalisasi
Baca juga: Panglima TNI: ancaman keamanan begitu mudah pada era 4.0
Keterlibatan publik menjadi penting dalam suatu proses penentuan kebijakan, sehingga suatu peraturan dapat bermanfaat dan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Apabila suatu kebijakan yang ditetapkan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, lanjut Wapres, maka akan muncul ketidakpuasan dari publik terhadap pemerintah. Jika ketidakpuasan publik itu tidak segera diatasi, maka akan muncul gangguan terhadap stabilitas pemerintahan seperti yang terjadi di Hongkong, Chili dan Lebanon.
"Kerusuhan sosial itu dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang tidak diterima oleh warganya; sehingga timbul kerusuhan sosial yang melumpuhkan ekonomi dan jalannya pemerintahan," jelasnya.
Rakornas Forkopimda diselenggarakan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dengan mengangkat tema 'Sinergi untuk Indonesia maju'. Tujuan Rakornas tersebut untuk menyelaraskan visi, misi dan rencana pembangunan selama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Seluruh instansi pemerintahan di pusat dan daerah diharapkan dapat menyelaraskan program kerja masing-masing dengan lima program prioritas nasional, yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyegaran regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
