Wapres ingatkan pentingnya keterlibatan publik dalam membuat kebijakan

Wapres ingatkan pentingnya keterlibatan publik dalam membuat kebijakan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensinergikan program-program pemerintah pusat dengan daerah. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan kepada seluruh pembuat kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melibatkan publik dalam proses penentuan suatu kebijakan, melalui komunikasi yang baik dengan masyarakat.

"Saya minta kita semua lebih sering mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan ikut aktif melakukan komunikasi yang baik sebelum mengambil kebijakan," kata Wapres Ma'ruf saat menutup Rapat Koordinasi Nasional antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul City International Convention Center (SICC) Jawa Barat, Rabu malam.

Baca juga: Presiden arahkan pimpinan daerah hati-hati hadapi insiden

Baca juga: Jokowi minta kebijakan jangan dikriminalisasi

Baca juga: Panglima TNI: ancaman keamanan begitu mudah pada era 4.0


Keterlibatan publik menjadi penting dalam suatu proses penentuan kebijakan, sehingga suatu peraturan dapat bermanfaat dan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Apabila suatu kebijakan yang ditetapkan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, lanjut Wapres, maka akan muncul ketidakpuasan dari publik terhadap pemerintah. Jika ketidakpuasan publik itu tidak segera diatasi, maka akan muncul gangguan terhadap stabilitas pemerintahan seperti yang terjadi di Hongkong, Chili dan Lebanon.

"Kerusuhan sosial itu dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang tidak diterima oleh warganya; sehingga timbul kerusuhan sosial yang melumpuhkan ekonomi dan jalannya pemerintahan," jelasnya.

Rakornas Forkopimda diselenggarakan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dengan mengangkat tema 'Sinergi untuk Indonesia maju'. Tujuan Rakornas tersebut untuk menyelaraskan visi, misi dan rencana pembangunan selama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Seluruh instansi pemerintahan di pusat dan daerah diharapkan dapat menyelaraskan program kerja masing-masing dengan lima program prioritas nasional, yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyegaran regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden Jokowi akan gigit pengganggu agenda besar pemerintah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar