alokasi anggaran KKP ke depan juga akan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan.Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendorong penyelenggaraan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis pada hasil sehingga anggaran digunakan secara bijak bukan hanya mengejar target penyerapan.
"Kami juga harus memetakan dari anggaran ini menghasilkan apa? Selain income atau pemasukan ke negara, dampak ikutannya apa saja? Sehingga nanti akan kami dapatkan hasil, jumlah penyerapan tenaga kerja yang sesungguhnya," kata Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Edhy, alokasi anggaran KKP ke depan juga akan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan.
Salah satunya, masih menurut dia, untuk pengembangan sektor budi daya sebagaimana diamanatkan Presiden Jokowi.
Baca juga: Menteri Edhy ajak Dubes Selandia Baru investasi sektor perikanan
Tak hanya budi daya, lanjutnya, nilai tambah di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, riset dan pengembangan SDM, pengawasan perkarantinaan, pengawasan keuangan, hingga pekerjaan rumah tangga KKP juga akan ditingkatkan.
Untuk mengoptimalkan hal ini, Menteri Edhy bersama jajaran Eselon I KKP juga telah melakukan dialog bersama berbagai pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan dari berbagai daerah.
Dengan mengintensifkan komunikasi, ia mengutarakan harapannya agar pembuat kebijakan tak perlu berlama-lama lagi dalam merumuskan kebijakan. Para pejabat pun diminta untuk lebih aktif menyampaikan ide dan terobosan yang dianggap dapat menjadi solusi persoalan yang dihadapi kepada dirinya.
Menteri Edhy juga meminta agar pembangunan laut dan perairan darat diseimbangkan, dan jangan sampai pembangunan hanya berfokus di daratan atau di lautan saja dengan mengesampingkan salah satunya.
Baca juga: KKP ingin Belgia dukung pembebasan tarif bea masuk UE
Ia juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan pemerintah dalam pemberdayaan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan. "Jangan hanya mengandalkan APBN yang terbatas. Saat ini ada tools baru yang kita miliki yaitu KUR. Ternyata KUR ini sekarang sudah ditingkatkan dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta untuk mikro dan tidak perlu agunan. Kalau usaha kecil itu sampai Rp200 juta," paparnya.
Peluang ini, menurut dia, harus dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, ia menilai perlu adanya pelatihan bagi SDM sesuai dengan bidang yang diminatinya. "Misalnya ada yang minat di pengolahan sampah laut. Ternyata ada teknologi yang bisa dipakai untuk mengelola plastik. Itu juga bisa kita kembangkan dengan KUR, yang penting kelompoknya jelas," ucapnya.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
