PKS: Mari maknai oposisi untuk berkhidmat pada bangsa dan negara

PKS: Mari maknai oposisi untuk berkhidmat pada bangsa dan negara

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf saat ditemui dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (15-11-2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf meminta politisi untuk memaknai oposisi sebagai cara berkhidmat pada bangsa dan negara.

Berkhidmat menurut Bukhori adalah suatu sikap saling menghormati, setia, dan bersopan-santun kepada sesama. Hal itu merupakan sikap dasar yang harus dimiliki setiap politisi agar dapat membangun bangsa dan negara.

"Oposisi tidak maknanya terus bagaimana cara menggulingkan pemerintah. Tidak begitu. Tapi oposisi yang kami teguhkan adalah oposisi yang konstruktif dan positif," ujar Bukhori ketika ditemui dalam acara Rapat Koordinasi Nasional PKS di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat.

Bukhori mengatakan sikap mengkritisi pemerintah yang sebenarnya adalah bagaimana meluruskan kebijakan agar selaras dengan konstitusi.

"Ketika ada kebijakan atau regulasi yang bertentangan atau tidak searah dengan konstitusi, itu tugas kami sebagai oposisi untuk meluruskannya," kata Buchori.

Di dalam mengkritisi, politisi PKS tidak melakukannya serta-merta karena berbeda visi namun harus argumentatif, mempunyai pakem yang jelas searah dengan konstitusi, mendalam, serta memberikan solusi.

"Tidak hanya sekedar menyatakan berbeda dengan pemerintah, tapi juga kami sebagai anggota dewan juga harus memahami betul apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta visi kementerian yang menjadi mitra kami," ujar dia.

Ia mencontohkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama. Menurut dia, tujuan Kementerian Agama itu dibentuk adalah untuk memperkuat umat beragama di Indonesia sebagai landasan berdirinya negara.

"Jangan sampai itu ditarik keluar. Contohnya, ketika Kementerian Agama diberi tugas baru untuk memerangi radikalisme. Apalagi sampai arah memerangi radikalisme itu dalam rangka memojokkan umat Islam. Itu sangat tidak tepat begitu," ujar dia.

Di sisi itu kemudian PKS akan mengambil peran untuk meluruskan. Agar jangan sampai umat Islam yang menjadi pemilik saham terbesar bagi bangsa dan negara tidak merasa dibela kepentingannya.

"Di sinilah PKS kemudian menjadi terdepan untuk membela posisi umat beragama yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945," kata Bukhori.

Baca juga: Anies Baswedan hadiri Rakornas PKS, ini kata Tifatul Sembiring

Baca juga: PKS gelar Rakornas tegaskan sikap sebagai oposisi

Baca juga: PKS tancap gas setelah rakornas

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden PKS imbau guru tidak berpolitik

Komentar