F-Demokrat tolak amendemen UUD terkait mekanisme pemilihan presiden

F-Demokrat tolak amendemen UUD terkait mekanisme pemilihan presiden

Dokumentasi - Benny K Harman (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan). (ANTARA/Hafidz Mubarak A)

"Menurut saya itu set back. Ada pemikiran yang seolah-olah misleading," kata Benny K Harman.
Bali (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K Harman mengatakan fraksinya menolak UUD 1945 diamendemen untuk mengubah mekanisme pemilihan presiden-wakil presiden.

Menurut dia, langkah mundur demokrasi kalau pemilihan presiden-wapres dikembalikan lagi ke MPR RI.

"Menurut saya itu set back. Ada pemikiran yang seolah-olah misleading," kata Benny, di sela acara Press Gathering MPR RI, di Bali, Sabtu.
Baca juga: Aktivis jaringan kampus siap kawal Sidang MPR RI 2020

Dia mengatakan, ada pemikiran seolah-olah pemilihan langsung presiden dan kepala daerah menciptakan keterbelahan masyarakat dan menjadi sebuah ancaman.

Menurut dia, hal itu bukan ancaman namun risiko pilihan demokrasi elektoral, sehingga mitigasi harus disiapkan dan bukan kembali ke sistem yang lama.

"Betul ada pembelahan, namun bukan alasan untuk kembali ke zaman lama. Lalu kalau ada politik uang, ya tegakkan aturan hukum," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan lagi, jangan karena ada anggapan tidak ada pemimpin yang potensial, lalu muncul wacana presiden dapat dipilih tiga periode.

Dia menegaskan bahwa Demokrat akan berdiri paling depan untuk menolak kalau ada wacana mengembalikan pemilihan presiden ke MPR dan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD.
Baca juga: MPR dan Presiden sepakat dalami wacana amendemen UUD 45

Menurut dia, kekuasaan milik rakyat, maka rakyat yang memilih pemimpinnya, bukan malah melalui MPR dan DPRD.

"Ada masalah yang muncul, kita selesaikan karena ini adalah demokrasi. Rakyat yang berkuasa, kekuasaan itu milik rakyat maka rakyat yang memilih pemimpinnya," ujarnya.

Selain itu terkait wacana amendemen UUD 1945, menurut Benny, Fraksi Demokrat sedang mengkaji dan sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan UUD 1945.

Dia menjelaskan, evaluasi tersebut terkait apakah desain kekuasaan dalam konstitusi Indonesia masih relevan dan responsif untuk menjawab tantangan dan berbagai permasalahan yang dinamikanya berkembang cepat.

"Kita bukan hanya menghadapi tantangan globalisasi dan hal-hal yang tidak bisa diprediksi, maka tidak salah kalau dilakukan evaluasi menyeluruh. Biarkan wacana perubahan ini menjadi wacana rakyat, bukan wacana elit," katanya pula.
Baca juga: Bamsoet: Pemilihan presiden langsung tidak diamandemen

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Agum Gumelar : Amandemen UUD 1945 perlu dikaji ulang

Komentar