Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:
Upaya BPIP bumikan Pancasila melalui "Lapak Gotong Royong"
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berupaya membangun dialog nasional pembinaan Pancasila dengan lima pemangku kepentingan melalui forum diskusi berbasis daring yang disebut "Lapak Gotong Royong" untuk membumikan Pancasila.
Dialog nasional tersebut merupakan salah satu terobosan sosialisasi pembinaan Pancasila yang dilakukan BPIP melalui Direktorat Hubungan Antarlembaga dan Kerja Sama, kepada lima pemangku kepentingan di seluruh daerah di Indonesia. Kelima pemangku kepentingan yang disebut BPIP sebagai pentahelix adalah pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media massa, dan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Selengkapnya baca di sini
Legislator: Radikalisme muncul karena kurang mengkaji soal jihad
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Bukhori Yusuf menilai radikalisme muncul karena kurangnya kajian soal jihad yang sesuai dengan konstitusi.
"Ada ruang-ruang jihad di dalam konstitusi yang tidak selalu dimaknai dengan mengangkat senjata. Dan itu ingin saya sampaikan," kata Bukhori dalam wawancara dengan ANTARA di Jakarta, Jumat (15/11).
Selengkapnya baca di sini
Jazilul: MPR hadapi tantangan tumbuhkan semangat kebangsaan
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan institusi MPR menghadapi tantangan yang tidak mudah di era kaum milenial yaitu menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan anak muda.
"Ada tugas besar lembaga MPR yang harus dijalankan, salah satunya menumbuhkan spirit kebangsaan kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Jazilul di sela-sela acara Pers Gathering di Seminyak, Bali, Sabtu.
Selengkapnya baca di sini
DKPP gelar sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Keerom
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terhadap ketua KPU Keerom, satu anggota KPU Keerom, kasubag teknis, dan dua operatornya di ruang sidang Bawaslu Provinsi Papua di Kota Jayapura, Jumat malam.
Sidang itu diketahui diadukan oleh Raflus Doranggi, Sekretaris Partai Perindo Provinsi Papua.
Selengkapnya baca di sini
F-Demokrat tolak amendemen UUD terkait mekanisme pemilihan presiden
Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K Harman mengatakan fraksinya menolak UUD 1945 diamendemen untuk mengubah mekanisme pemilihan presiden-wakil presiden.
Menurut dia, langkah mundur demokrasi kalau pemilihan presiden-wapres dikembalikan lagi ke MPR RI.
Selengkapnya baca di sini
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
