Rapat Menko Maritim, Pemerintah akan hibahkan kapal-kapal ke nelayan

Rapat Menko Maritim, Pemerintah akan hibahkan kapal-kapal ke nelayan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo usai menghadiri rapat di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Selasa. (Mentari Dwi Gayati)

saat ini ada 72 kapal yang sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan bahwa pemerintah berencana menghibahkan kapal-kapal pencuri ikan yang telantar dan berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah kepada nelayan.

Rencana itu diungkapkan Menteri Edhy Prabowo usai rapat koordinasi yang digelar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang  juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Kami harapkan (kapal) ini ada gunanya, ada manfaatnya. Nanti beliau memutuskan kapal-kapal yang sudah inkrah, arahnya mau gimana, akan diserahkan ke mana, misalnya untuk dihibahkan ke nelayan," kata Edhy di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Selasa.

Edhy menyebutkan saat ini ada 72 kapal yang sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 kapal dalam kondisi baik, 6 kapal harus dimusnahkan, dan sisanya dalam kondisi kurang baik.

Baca juga: Kadin minta Menteri KKP tak segan tindak tegas pengusaha "nakal"

Pemerintah masih mempertimbangkan penerima kapal hibah tersebut mulai dari nelayan, koperasi, pemerintah daerah, hingga kampus untuk kebutuhan pelatihan akademisi.

Setelah dihibahkan, pemerintah menjamin akan memantau hibah kapal tersebut secara berkala untuk memastikan kapal tidak dijual kembali kepada pemilik asal.

"Begitu kami serahkan, kami harus cek sebulan, dua bulan ke depan. Kapalnya menghasilkan tidak? Jangan-jangan mangkrak lagi atau malah dijual," kata dia.

Selain kapal yang sudah inkrah, Pemerintah juga membahas solusi untuk kapal-kapal eks perusahaan asing yang mangkrak di pelabuhan.

"Masih banyak kapal eks asing, itu harus ada jalan keluarnya supaya tidak memenuhi tempat. Ada juga kapal yang dipesan pengusaha dari luar negeri, tetapi begitu masuk ke sini, aturannya sudah berubah sehingga tidak bisa melaut," kata Edhy.

Ia menambahkan kebijakan penenggelaman kapal tidak akan dihentikan begitu saja. Namun kapal-kapal yang masih dalam kondisi bagus, akan lebih baik dimanfaatkan oleh nelayan.

Baca juga: Edhy Prabowo: penenggelaman kapal tanpa pembimbingan nelayan tak guna

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menko Kemaritiman dan Investasi akan dijabat Luhut Binsar Pandjaitan

Komentar