Korban bencana kehilangan mata pencaharian masuk kelompok miskin baru
Jakarta (ANTARA) - Lembaga mitra Badan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) mendukung program perlindungan sosial adaptif yang dilaksanakan Kementerian Sosial bagi korban bencana alam.

"Kementerian Sosial merupakan mitra utama dalam program perlindungan sosial yang menjadi entry poin dalam Sustainable Development Goals (SDGs)," kata Chief of Cluster Social Policy, UNICEF Indonesia Fernando Carrera dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Fernando menegaskan bahwa Organisasi Mitra PBB akan mendukung penuh Kementerian Sosial secara kolaboratif terkait program perlindungan sosial, khususnya program perlindungan sosial adaptif.

Baca juga: Unicef: Indonesia buat kemajuan sistem perlindungan sosial

Dukungan yang diberikan lembaga mitra PBB tersebut direncanakan dalam bentuk pendanaan, peningkatan sumberdaya manusia dan regulasi, termasuk membantu membangun sistem database yang sudah terintegrasi dengan NIK dalam menghitung jumlah korban bencana pada saat bencana.

Sebelumnya Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat menerima audiensi dari perwakilan Organisasi Mitra PBB yang terdiri dari UNDP, UN-OCHA, UNICEF, dan WFP yang dipimpin oleh Fernando Carrera,

Posisi Indonesia yang berada pada ring of fire (cincin api), menyebabkan Indonesia rawan bencana sehingga masyarakat terdampak bencana memiliki potensi besar masuk dalam kelompok rentan miskin. Salah satu dampak bencana alam adalah memicu lahirnya kemiskinan baru.

"Korban terdampak bencana yang kehilangan harta benda, kehilangan sumber mata pencaharian, sudah tentu langsung masuk pada kelompok miskin baru," kata Dirjen Harry Hikmat.

Tidak kurang 2.300 bencana terjadi setiap tahunnya. Untuk itu, kebijakan pemerintah dan pengelolaan manajemen kebencanaan yang berbasis perlindungan sosial perlu didukung dan lebih diperkuat lagi dengan melibatkan seluruh komponen yang terkait.

Hal ini sejalan dengan beberapa tujuan SDGs yaitu mengurangi kemiskinan, membangun kota dan pemukiman yang inklusif aman, tangguh dan berkelanjutan, serta memerangi perubahan iklim dan dampaknya, sesuai rencana aksi SDGs.

"Kementerian Sosial mengapresiasi setinggi-tingginya dukungan ini," ujar Harry seraya menambahkan program perlindungan sosial adaptif, telah berjalan pada bencana gempa Lombok dan Sulawesi Tengah.

Baca juga: Rehabilitasi anak korban gempa Sulteng jadi prioritas

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019