BKD benarkan gaji pegawai baru DKI Rp28 juta

BKD benarkan gaji pegawai baru DKI Rp28 juta

Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemprov DKI memasuki ruang kerja saat hari pertama masuk kerja usai Libur Lebaran, di Balai Kota, Jakarta, Senin (12/8). Berdasarkan data BKD DKI Jakarta, dari total sebanyak 73.289 PNS di lingkungan pemprov DKI, sebanyak 98 pegawai tidak masuk karena sakit, 57 pegawai izin, 688 pegawai cuti, dan satu pegawai alpa. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Pendapat pak menteri ada benarnya soal gaji Rp28 juta
Jakarta (ANTARA) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyebut bahwa pernyataan Menpan RB Tjahjo Kumolo mengenai gaji pegawai baru Pemprov DKI Jakarta lulusan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) sebesar Rp28 juta, tidaklah salah.

"Pendapat pak menteri ada benarnya soal gaji Rp28 juta, sehingga para purna praja IPDN berbondong-bondong ingin tugas sebagai PNS DKI Jakarta," kata Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, perkiraan gaji sebesar Rp28 juta tersebut bisa diterima jika yang bersangkutan menjadi jabatan struktural sehingga komponen tunjangannya akan bertambah.

Baca juga: Tjahjo sampaikan langkah perampingan birokrasi

Namun demikian, Chaidir mengatakan bahwa untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai yang baru, secara nasional sama dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan ke 18 PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

Lebih lanjut, Chaidir menjelaskan gaji PNS untuk lulusan IPDN dan kampus lainnya, golongan IIIA adalah sebesar Rp2.579.000, ditambah Tunjangan Kinerja dan lain-lainnya, tergantung kemampuan APBD dan kebijakan instansi lainnya.

Khusus di DKI Jakarta, diberlakukan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar Rp17.370.000 dengan standar kinerja sebagai jabatan fungsional umum hingga teknis terampil.

"Sehingga total yang diterima oleh lulusan IPDN yang baru menjadi PNS 100 persen bila bertugas di DKI Jakarta akan menerima total gaji sebesar Rp19.949.000," ujar Chaidir.

Baca juga: Menpan RB: Korpri se-Indonesia tingkatkan pelayanan

Sebelumnya, Tjahjo menyinggung soal gaji ini saat rapat tentang rencana perampingan eselon dan reformasi birokrasi.

Ia juga menyoroti masalah antrean kenaikan eselon di lingkungan aparatur sipil negara.

Mantan menteri dalam negeri itu mencontohkan antrean kenaikan eselon di Kementerian Dalam Negeri mencapai 7.224 pegawai.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden ingin reformasi birokrasi hingga menembus jantung

Komentar