Desa diharapkan jadi penopang kekuatan sosial budaya

Desa diharapkan jadi penopang kekuatan sosial budaya

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2019). Dalam rapat tersebut membahas mengenai Renstra dan Program Kerja Pemerintah selama lima tahun serta membahas Program Legislasi Nasional. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.

Penopang kekuatan nasional untuk sektor ekonomi, sosial dan budaya, mau tidak mau harus diakui itu juga ada pada masyarakat desa. Inilah tanggung jawab kita yang sangat berat
Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan desa tidak hanya menjadi penopang kekuatan ekonomi nasional tapi juga penopang kekuatan sosial dan budaya.

"Penopang kekuatan nasional untuk sektor ekonomi, sosial dan budaya, mau tidak mau harus diakui itu juga ada pada masyarakat desa. Inilah tanggung jawab kita yang sangat berat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), kata dia, memiliki peran strategis bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut. Sebagai Menteri, ia akan aktif bernegosiasi antar kementerian/lembaga agar target-target pembangunan dapat dijalankan secara maksimal.

"Seperti menyelesaikan kabupaten daerah tertentu di daerah tertinggal, ini semua nggak enak. Tapi sebagai tanggung jawab, harus diwujudkan," katanya.

Terkait pengentasan permasalahan daerah tertentu di daerah tertinggal, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes PDTT, Aisyah Gamawati mengatakan, hingga tahun 2018 pemerintah telah mengentaskan sebanyak 34 daerah tertentu di daerah tertinggal, dari total target Renstra 2015-2019 sebanyak 50 daerah.

"Insya Allah hingga akhir tahun 2019, dari target Renstra 2015-2019 sebanyak 50 daerah tertentu akan terentaskan seluruhnya," katanya.

Menurut Aisyah, minimnya anggaran dan masih tingginya jumlah daerah tertentu di daerah tertinggal mendorong seluruh stakeholder baik kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan pemdak saling bekerja sama. Terkait hal tersebut, ia mengatakan telah melakukan sinkronisasi program dengan kementerian/lembaga terkait.

"Adapun program yang disepakati adalah terkait peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil terluar. Dan penyediaan pelayanan dasar serti elektrifikasi dan sarana air bersih," demikian Aisyah Gamawati.

Baca juga: Presiden inginkan dana desa ubah potensi jadi kekuatan ekonomi

Baca juga: Potensi Budaya Menjadi Kekuatan Desa Wisata

Baca juga: Terkait desa fiktif, FITRA minta Kemendes verifikasi ulang desa

Pewarta: Indriani
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indeks desa percepat pembangunan pelosok

Komentar