Polemik sistem pilkada, AHY tidak ingin demokrasi mundur

Polemik sistem pilkada, AHY tidak ingin demokrasi mundur

Ketua Komando Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Selasa, (19/11/2019). ANTARA/Boyke Ledy Watra/am.

"Bagaimana mungkin hak yang sudah diberikan kepada rakyat kemudian dicabut dibatalkan kembali, saya rasa rakyat juga tidak akan terima begitu saja kalau itu terjadi," kata Agus Harimurti Yudhoyono, di Jakarta, Selasa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasman) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) mesti dipilih secara langsung karena tidak ingin demokrasi mengalami kemunduran.

"Bagaimana mungkin hak yang sudah diberikan kepada rakyat kemudian dicabut dibatalkan kembali, saya rasa rakyat juga tidak akan terima begitu saja kalau itu terjadi," kata Agus Harimurti Yudhoyono, di Jakarta, Selasa.

Pemilihan umum secara langsung merupakan amanat dari reformasi 1998, menurut dia, merupakan suara rakyat yang ingin pemimpinnya dipilih sendiri oleh rakyat.

"Mereka punya hak untuk bisa memilih pemimpinnya di daerah secara langsung, mari kita hormati hak rakyat, kita dukung semoga demokrasi Indonesia semakin matang dan berkeadaban," kata dia.
Baca juga: AHY: SBY ajak seluruh pihak hargai demokrasi

AHY menegaskan Partai Demokrat tidak pernah memandang pemilihan kepala daerah bisa dikembalikan ke bentuk tidak langsung.

"Kita tidak ingin kemudian demokrasi kita mundur ke belakang, mungkin ada yang salah 'meng-capture' atau pun menyimpulkan," ujarnya lagi.

Partai Demokrat, kata dia, tetap dengan keinginan rakyat yang telah memilih sistem pilkada berupa pemilihan langsung.

"Yang jelas kami ingin bersama-sama dengan suara rakyat bahwa pilkada itu ya sudah milik rakyat, artinya rakyat bersuara ingin memilih pemimpinnya secara langsung," ujarnya pula.
Baca juga: Era 4.0, AHY: Patriotisme tak cukup merdeka atau mati

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden PKS imbau guru tidak berpolitik

Komentar