Capai Visi Indonesia 2045, ekonomi RI perlu tumbuh tujuh persen/tahun

Capai Visi Indonesia 2045, ekonomi RI perlu tumbuh tujuh persen/tahun

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman dalam acara Indonesia Economic Forum di Jakarta, Rabu (20/11/2019). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah

Pemerintah juga bisa memanfaatkan adanya perang dagang antara AS dan China
Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman menyebutkan perekonomian Indonesia perlu tumbuh hingga tujuh persen setiap tahun agar produk domestik bruto (PDB) bisa mencapai tujuh triliun dolar AS pada 2045.

Rizal mengatakan hal tersebut sesuai target Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045 yaitu PDB Indonesia mencapai tujuh triliun dolar AS sehingga bisa menjadi negara terbesar kelima di dunia.

“Kalau pertumbuhan lima persen itu selama 25 tahun ke depan baru sekitar lima triliun dolar AS. Jadi untuk mencapai angka tujuh triliun dolar AS, Indonesia harus tumbuh rata-rata tujuh persen per tahun,” katanya dalam acara Indonesia Economic Forum di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Menperin maksimalkan kontribusi manufaktur terhadap PDB

Rizal menuturkan pertumbuhan itu tidak harus langsung dari lima persen menjadi tujuh persen sebab tantangan global pun semakin berat sehingga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi berbagai sektor penunjang ekonomi Indonesia.

“Upaya yang dilakukan bukan setahun ini langsung tujuh persen tapi bisa dari lima persen lalu naik, sebab itu kan banyak faktor yang mempengaruhi tidak hanya domestik tapi juga eksternal,” katanya.

Ia menjelaskan pemerintah perlu melakukan berbagai perubahan struktural dengan menjadikan sektor investasi dan ekspor sebagai penunjang utama dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi tujuh persen tiap tahun.

Rizal mengatakan selama ini kontribusi konsumsi domestik sudah cukup kuat namun hanya bisa mencetak pertumbuhan yang stagnan yakni sekitar lima persen sehingga harus ada pembenahan pada berbagai hal yang menghambat investasi dan ekspor.

“Penataan sekitar 70 UU menjadi sebuah omnibus law dan perbaikan perjanjian dagang itu penting karena merupakan sumber untuk bisa mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi,” katanya.

Tak hanya itu, pemerintah juga bisa memanfaatkan adanya perang dagang antara AS dan China yang menyebabkan sejumlah industri di China mulai ragu dan berpikir untuk melakukan relokasi.

“Kalau luarnya sedang seperti ini, ya mau tidak mau kita harus berjuang sekuat tenaga untuk mengambil manfaat. Ini oppurtunity bagi kita menjadi salah satu quick win untuk bagaimana dengan negara lain kita tingkatkan kerja samanya,” jelasnya.

Ia melanjutkan Indonesia harus memperbaiki persiapan teknologi dan infrastruktur sehingga mampu bersaing di pasar global dalam memperebutkan peluang mendapatkan investor maupun perusahaan yang akan melakukan relokasi dari China.

“Kita harus mempunyai suatu logistic cost yang rendah dengan industri yang kompetitif. Termasuk masalah buruh selama ini dianggap cukup memberatkan perlu kita seimbangkan antara kesejahteraan dengan competitiveness dari industri,” katanya.

Baca juga: Presiden sebut peringkat PDB Indonesia semakin diperhitungkan di dunia
Baca juga: Pelantikan Presiden, Jokowi ingin PDB capai 7 triliun dolar AS di 2045

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenko Perekonomian perkuat sinergi dengan daerah

Komentar