Komisi II akan revisi UU tentang Kepemiluan

Komisi II akan revisi UU tentang Kepemiluan

Ketua Komisi II DPR fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung (tengah) bersama Ketua Komite I DPD Teras Narang (kiri), Wakil Ketua Komisi II DPR fraksi PPP Arwani Thomafi (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Diskusi tersebut mengangkat tema "Akankah Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan ke DPRD?". ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI akan merevisi Undang-Undang tentang Kepemiluan seperti UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Jadi apa yang disampaikan KPU, Bawaslu, dan DKPP akan menjadi bagian masukan dan koreksi ketika kita memulai proses revisi dan penyempurnaan UU tentang Kepemiluan. Itu kesimpulan rapat hari ini," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Komisi II apresiasi DKPP tegas terhadap anggota KPU

Ahmad Doli mengatakan hal itu usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Dia mengatakan rencana strategis ke depan tentang kepemiluan tidak akan ada relevansinya kalau tidak ada perubahan yang mendasar seperti perubahan UU.

Baca juga: Komisi II tunggu sikap KPU terkait larangan napi maju Pilkada

Menurut dia, Komisi II DPR akan mengkaji dahulu secara menyeluruh dan komprehensif terkait apa eksesnya dari pelaksanaan pemilu dan pilkada lalu baru dilakukan revisi UU Kepemiluan.

"Bila memungkinkan mungkin bisa jadi ada alternatif, kita jadikan satu rezim yaitu rezim pemilu saja. Jadi rezim pemilu yang terdiri dari Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada," ujarnya.

Baca juga: Napi koruptor dilarang jadi calon kepala daerah, DPR belum sepakat

Doli yang merupakan politikus Partai Golkar mengatakan, revisi UU Pilkada, tidak diperuntukan untuk aturan hukum Pilkada 2020 karena prosesnya sudah berjalan sehingga tidak memungkinkan menggunakan aturan baru.

Selain itu, menurut dia, untuk revisi UU Pilkada belum menemukan materi yang sangat substansial dilakukan perubahan sehingga pelaksanaan Pilkada 2020 menggunakan payung hukum UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

"Lalu kalau misalnya nanti kita buka tanpa ada kesepakatan atau kesepahaman dari para 'stakeholder', materi-materinya apa saja, takutnya nanti waktunya cukup lama nanti bisa mengganggu tahapan yang sudah berjalan," katanya.

Doli menjelaskan, proses revisi UU tentang Kepemiluan akan diawali dengan rapat internal Komisi II DPR sebelum masa reses, untuk membicarakan agenda di masa sidang berikutnya yaitu di bulan Januari 2020.

Dia berharap awal Januari 2020 dilakukan pembentukan Panja tentang Pemilu sehingga proses revisi UU tentang Kepemiluan sudah bisa berjalan.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komisi II DPR RI pantau kesiapan Pilkada serentak di Sultra

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar