"Salam atau saluran aspirasi masyarakat ini adalah inisiatif Bawaslu Jabar sebagai bentuk pengawasan Pilkada Serentak 2020," kata Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah Dahlan pada acara peluncuran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, di Kota Bandung, Rabu.
Kanal Salam ini merupakan wadah masyarakat memberikan informasi dugaan awal pelanggaran pemilu yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Jawa Barat.
Abdullah mengatakan dengan adanya Salam maka masyarakat dapat dengan mudah memberikan laporan atau informasi terkait pelanggaran Pilkada Serentak 2020.
"Kami berharap dengan adanya Salam ini tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2020 bisa tinggi dibandingkan pilkada sebelumnya," kata dia.
Selain itu, kata Abdullah, di internal kelembagaan Bawaslu Jawa Barat juga melakukan upaya penguatan internal kelembagaan dengan tugas fungsi, kedua keluar kami melakukan sosialisasi Pilkada Serentak 2020.
Dia mengatakan hal ini adalah bagian dari kita menginformasikan kepada seluruh stakeholder khususnya peserta pemilu masyarakat di Jawa Barat khususnya di delapan kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada di 2020.
Dia menuturkan Pilkada 2020 merupakan suatu ekspektasi publik terkait pelaksanaan pemilihan langsung oleh untuk memilih kepala daerah di delapan kota/kabupaten di Jawa Barat.
"Dan tentunya ini merupakan momentum besar dalam konteks demokrasi karena rakyat langsung menentukan pilihan politik mereka memilih calon kepala daerahnya," kata dia.
Walaupun dalam proses tersebut ada beberapa persoalan yang muncul seperti mengenai politik transaksional, politik uang, netralitas aparatur sipil negara, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu yang pada substansinya mencederai kualitas pelaksanaan pemilu.
Oleh sebab itu, lanjut dia, Bawaslu Jawa Barat dalam upaya menjaga dan menghadirkan kualitas pilkada 2020 yang lebih berkualitas, demokratis, dan berintegritas pihaknya menggelar peluncuran pengawasan pilkada ini sebagai upaya mensosialisasikan kepada semua elemen masyarakat.
Baca juga: Bawaslu Jabar awasi politisasi birokrasi Pilkada Serentak 2020
Baca juga: Bawaslu Jabar ingatkan petahana tidak pakai APBD untuk modal politik
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
