Politik kemarin, soal alutsista sampai mahasiswa terpapar radikalisme

Politik kemarin, soal alutsista sampai mahasiswa terpapar radikalisme

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dan Dubes Korsel untuk Indonesia Kim Changbeon saat melakukan pertemuan bilateral, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (Humas Kemenko Polhukam)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita politik kemarin (Rabu 20/11) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari upaya membumikan Pancasila sampai soal rencana amandemen Undang-undang Dasar.

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Mahfud MD-Dubes Korsel bahas soal rencana pengadaan alutsista

Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Changbeon melakukan kunjungan kehormatan atau courtesy call ke Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang salah satunya membahas soal rencana pengadaan alutsista.

Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Rabu.

Selengkapnya baca di sini
https://m.antaranews.com/berita/1172228/mahfud-md-dubes-korsel-bahas-soal-rencana-pengadaan-alutsista

KPU sampaikan poin revisi UU Kepemiluan

Ketua KPU RI Arief Budiman menyampaikan poin-poin revisi UU tentang Kepemiluan, yang akan diberikan sebagai masukan kepada Komisi II DPR RI seperti penggunaan rekap elektronik dan salinan dalam bentuk digital.

"Hal yang paling urgen untuk saat ini, pertama memutuskan bahwa rekapitulasi elektronik dijadikan sebagai hasil resmi Pemilu. Kedua, tidak lagi salinan diberikan dalam bentuk copy manual namun dalam bentuk digital," kata Arief usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini
https://m.antaranews.com/berita/1172683/kpu-sampaikan-poin-revisi-uu-kepemiluan

Kementerian Dalam Negeri tidak pernah dorong pilkada kembali ke DPRD

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menegaskan Kementerian Dalam Negeri tidak pernah menggagas atau mendorong kepala daerah kembali dipilih DPRD. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD tingkat II atau I dilakukan pada masa Orde Baru berkuasa.

"Kami tidak pernah mendorong oleh DPRD yang kami katakan buatlah Pilkada langsung yang asimetris," kata Malik di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini
https://m.antaranews.com/berita/1172275/kementerian-dalam-negeri-tidak-pernah-dorong-pilkada-kembali-ke-dprd

Timses Bamsoet katakan ada potensi Munas Golkar tandingan

Ketua tim sukses Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk pemilihan ketua umum Golkar Achmadi Noor Supit mengatakan Musyawarah Nasional Golkar di Jakarta pada Desember mendatang berpotensi melahirkan munas tandingan.

Hal itu, kata Achmadi di Jakarta, Rabu, akibat tidak dipenuhinya komitmen oleh Airlangga Hartarto terhadap Bamsoet sebelum pemilihan ketua MPR untuk merangkul dan mengakomodasi para pendukung Bamsoet dalam susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI.

Selengkapnya baca di sini
https://m.antaranews.com/berita/1173163/timses-bamsoet-katakan-ada-potensi-munas-golkar-tandingan

22 persen mahasiswa Unej terpapar radikalisme

Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember (Unej) Akhmad Taufiq mengatakan sebanyak 22 persen mahasiswa Universitas Jember (Unej) terpapar radikalisme berdasarkan laporan studi pemetaan gerakan radikalisme yang dilakukan LP3M Unej pada tahun 2018.

"Di Unej terdapat 22 persen yang terpapar radikalisme, diderivasi lagi menjadi radikalisme teologis yakni setuju dengan pengkafiran, qital, dan jihad yaitu sejumlah 25 persen, radikalisme politis berupa kesetujuannya pada konsep negara Islam atau khilafah sejumlah 20 persen," katanya saat menjadi pembicara dalam pleno 4 Festival HAM yang dilaksanakan di aula PB Sudirman Kantor Pemkab Jember, Jawa Timur, Rabu.

Selengkapnya baca di sini
https://m.antaranews.com/berita/1173164/22-persen-mahasiswa-unej-terpapar-radikalisme

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar