Akademisi: RPJMN disarankan menitikberatkan korupsi dan birokrasi izin

Akademisi: RPJMN disarankan menitikberatkan korupsi dan birokrasi izin

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Mudrajad Kuncoro

Jakarta (ANTARA) - Guru besar Universitas Gajah Mada (UGM) Mudrajad Kuncoro menyarankan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menitikberatkan persoalan korupsi dan birokrasi perizinan usaha.

"Jangan sampai kita digerogoti oleh korupsi dan digerogoti oleh birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Itu hukumnya wajib untuk diubah," ujar Mudrajad yang juga Rektor Universitas Trilogi ketika dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, korupsi dan birokrasi menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Menperin: pemerintah terus ciptakan iklim investasi kondusif

Ia memandang sistem kerja pemerintah pusat maupun daerah masih cukup rumit dan tidak efisien sehingga mempengaruhi kemudahan berinvestasi (ease of doing business) di Indonesia.

"Kalau sekarang ini membutuhkan 10 prosedur untuk 'doing business' di Indonesia. Bisa tidak disederhanakan menjadi satu atau dua prosedur saja," kata Mudrajad.

Birokrasi ke depan, ia berharap, harus mampu memberi kemudahan untuk mendukung produktivitas seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, harus terjalin sinergi dari pemerintah pusat dan daerah serta komitmen semua pihak untuk berubah ke arah yang lebih baik.

"Saya menggaris bawahi pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai reformasi birokrasi perizinan. Itu harus berjalan mulai dari pusat hingga ke daerah, dari Sabang sampai Merauke. Jangan hanya berbicara kementerian dan lembaga kalau di daerah tidak berubah ya percuma," ujarnya.

Baca juga: Menko Airlangga pastikan pembenahan iklim investasi terus dilakukan

Menurut dia, reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan kemajuan Indonesia di tengah gempuran persaingan global.

Di sisi lain, Mudrajad juga menyampaikan bahwa dalam RPJMN 2020-2024 juga jangan terpaku ada konsumsi rumah tangga sebagai penopang pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Dalam lima tahun terakhir, ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar lima persen. Konsumsi rumah tanggamemiliki kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih dari 50 persen, investasi sekitar 32 persen, pengeluaran pemerintah sekitar 8-11 persen, dan sisanya ekspor dan impor.

"Ke depan jangan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga, investasi harus didorong lebih banyak," katanya.

Ia mengatakan dalam rangka mendorong ekonomi lebih baik, pemerintah perlu meningkatkan investasi langsung baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

"Kalau kita lihat, investasi ada dua macam, yakni berupa portofolio seperti saham dan obligasi, dan investasi yang ke PMA. Selama ini keduanya bersaing terus, kadang portofolio lebih tinggi, kadang juga PMA lebih tinggi dibandingkan portofolio. Kalau kita bicara jangka panjang, harusnya PMA lebih tinggi," kata Mudrajad.

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mengembalikan kenangan kota yang hilang

Komentar