MPR sebut 826 pasutri bercerai akibat pilkada langsung

MPR sebut 826 pasutri bercerai akibat pilkada langsung

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (Ogen)

Data terakhir itu ada 826 pasutri bercerai gara-gara pilihan berbeda
Tanjungpinang (ANTARA) (ANTARA) - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan pelakasanaan pilkada langsung di Indonesia menyebabkan 826 pasangan suami istri (pasutri) bercerai terutama di daerah Jawa.

"Data terakhir itu ada 826 pasutri bercerai gara-gara pilihan berbeda," kata Bamsoet di Tanjungpinang, Kepri, Jumat.

Pilkada langsung juga menimbulkan terjadinya gesekan akar rumput, perpecahan, hingga perang antarsuku dan antarkampung. Bahkan orangtua bertikai dengan anak terjadi akibat pilkada langsung.

Baca juga: Revisi UU Pilkada, Denny Indrayana: Antisipasi politik uang

Dampak lainnya dari pilkada langsung yang selama ini dipertahankan, kata dia, ialah sistem demokrasi Indonesia menjadi terjebak dengan angka-angka.

Dikatakannya, dewasa ini anggota DPR dan DPRD yang masuk ke parlemen bukan lagi membawa aspirasi rakyat, tetapi bermain dengan angka-angka.

Begitu pula dengan kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan wali kota. Politikus Golkar itu mengaku tidak begitu yakin jika mereka bekerja untuk rakyat setelah terpilih. Karena biaya politik yang tinggi dan tak masuk akal.

Baca juga: Kementerian Dalam Negeri tidak pernah dorong pilkada kembali ke DPRD

"Sehingga anggota DPR, DPRD dan kepala daerah akan berpikir bagaimana uang kampanye balik lagi ke kantong pribadi dibanding fokus memikirkan rakyatnya," ucap Bamsoet.

Maka itu, lanjut dia, saat ini MPR tengah mengevaluasi pilkada langsung untuk melihat apakah lebih banyak manfaat atau mudarat-nya.

"Kalau memang lebih banyak mudaratnya, maka perlu dievaluasi secara serius melalui Undang-Undang pemilu," tutur Bamsoet.

Pihaknya juga menyarankan ke depan pilkada melalui DPRD guna menekan gesekan dan kasus korupsi kepala daerah.

Baca juga: DPR RI gelar Forum Legislasi bahas Pilkada Langsung, apa masalahnya?

Baca juga: Polemik sistem pilkada, AHY tidak ingin demokrasi mundur

Baca juga: Ganjar: Pilkada dipilih DPRD rawan jual beli

Baca juga: Dedi Mulyadi kritik wacana Pilkada kembali ke DPRD

Pewarta: Ogen
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres: Pilkada langsung biar dievaluasi DPR

Komentar