Kementerian BUMN: Tidak ada percepatan RUPSLB Pertamina demi Ahok

Kementerian BUMN: Tidak ada percepatan RUPSLB Pertamina demi Ahok

Staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Jumat (22/11/2019). ANTARA/Aji Cakti/am.

Tidak ada percepatan, sesuai dengan jadwal..
Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN menyebut tidak ada percepatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB Pertamina digelar cepat pada Senin (25/11) demi mengangkat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama.

"Tidak ada percepatan, sesuai dengan jadwal-jadwal saja," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Jumat.

Arya Sinulingga juga menambahkan bahwa seperti disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui dewan direksi dan dewan komisaris Pertamina. "Salah satu yang menduduki Komisaris Pertamina adalah bapak Ahok," katanya.
Baca juga: Ahok jadi Komisaris Utama PT Pertamina, sebut Erick Thohir

PT Pertamina (Persero) akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB untuk mengangkat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai komisaris utama dan Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris utama pada Senin (25/11).

RUPSLB tersebut adalah untuk mengangkat dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina baru.

Sebagaimana diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir telah mengusulkan nama-nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden kemudian telah mengeluarkan suratnya yang menyetujui usulan dewan komisaris dan dewan direksi yang diusulkan Menteri BUMN.
Baca juga: Erick rujuk sikap negarawan Jokowi, tawari Ahok dan Sandi pimpin BUMN

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Erick Thohir menyampaikan hal tersebut seusai berbicara empat mata dengan Presiden Jokowi di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, sekitar 10 menit.

Ahok nantinya akan didampingi Wamen BUMN Budi Sadikin menjadi wakil komisaris utama serta direktur keuangan baru Emma Sri Martini yang sebelumnya Dirut PT Telkomsel.

Menurut Erick, baik direksi maupun komisaris BUMN tidak boleh terafiliasi dengan partai politik. Terkait konsekuensi itu, Erick mengaku sudah membicarakannya dengan Ahok.

Baca juga: Fahri Hamzah usul Erick fokus strategi pembenahan BUMN
Baca juga: Ditolak SP Pertamina, Ahok: Hidup ini tidak ada yang setuju 100 persen


Pewarta: Aji Cakti
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Karyawan Garuda sambut baik pencopotan dirut mereka

Komentar