Kajati NTB Sambut Baik Tekad Pemprov Berantas Korupsi

Mataram (ANTARA News) - Kajati NTB H.M Amari menyambut baik rencana dan tekad Pemerintah Provinsi NTB dibawah kepemimpinan Gubernur KH. M. Zainul Majdi, memberantas korupsi didaerah itu. "Kalau memang rencana itu dapat diwujudkan, maka hal itu sangat menguntungkan pemberantasan korupsi yang dilakukan kejaksaan selama ini, kita sangat mendukung kebijakan itu," katanya kepada wartawan usai melantik Faried Harianto sebagai Wakajati NTB di Mataram, Jumat. Menurut dia, indikator dari wujud rencana Pemprov NTB tersebut cukup mudah yakni seberapa banyak laporan temuan inspektorat (dahulu Bawasda) yang diteruskan kekejaksaan. Kalau saja temuan dan hasil audit dari inspektorat tersebut ditindaklanjuti sebagai tindak pidana korupsi kekejaksaan, maka hal itu berarti tekad mereka benar adanya. Tetapi kalau temuan itu tidak ditindaklanjuti, meskipun sudah nyata-nyata ada kerugian negara maka tidak ada artinya. Kerjasama Pemprov NTB akan terus ditingkatkan, karena kejaksaan mempunyai tugas utama sebagai lembaga pemberantasan korupsi. "Sungguh kita ingin laporan hasil temuan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan inspektorat dilingkup Pemprov NTB tersebut ditindaklanjuti hingga kekejaksaan, dan itu merupakan indikator dari realisasi rencana pemberantasan korupsi oleh Pemprob NTB," katanya. Sebagaimana diberitakan media massa sebelumnya, Gubernur NTB yang baru dilantik Rabu (17/9) K.H M. Zainul Majdi, MA menyatakan, keberpihakannya dalam upaya pemberantasan korupsi. Keberpihakan gubernur yang lebih dikenal dengan sapaan Tuan Guru Bajang (TGB) itu, diharapkan dapat segera direalisasi, karena selama ini masyarakat mendambakan keteladanan dalam pemberantasan korupsi. "Jalinan kerjasama dengan instansi vertikal seperti satuan TNI, Polri dan kejaksaan serta aparat pengawas semakin diperkuat demi kemajuan daerah," kata TGB. TGB mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Mendagri, H. Mardiyanto tentang peluang kerjasama dengan instansi vertikal itu, sesaat setelah dilantik menjadi Gubernur NTB periode 2008-2013 pada Rabu (17/9). Jalinan kerjasama juga akan dibangun dengan instansi vertikal seperti Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB terkait proses penegakkan hukum. Jalinan kerjasama yang semakin ditingkatkan itu juga akan diwujudkan dengan aparat pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (BPK). Sementara harapan masyarakat yang selama ini giat memperjuangkan pemberantasan korupsi berharap kepada gubernur baru, sehingga stigma bahwa NTB merupakan sorga bagi koruptor dapat segera dihapus. Ketidakmampuan aparat penegak hukum memberantas merajalelanya tindak pidana korupsi di NTB, menyebabkan pegiat LSM yang selalu menyuarakan pemberantasan korupsi menstigma bahwa NTB menjadi sorga bagi koruptor. Meskipun pemberantasan kian gencar dilakukan aparat, tetapi temuan dan laporan korupsi didaerah itu kian marak, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pusat saja tetapi telah merambah ketingkat desa ataupun pelosok. "Apa yang dilakukan pasangan gubernur/Wagub NTB baru nanti diharapkan membuahkan kenyataan, sehingga daerah kita bukan lagi tempat yang nyaman bagi koruptor," kata Pegian LSM, Hasan Massad.(*)

Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008

Marhaen Djumadi jabat Plt Bupati Nganjuk gantikan Novi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar