ASJBI sebut APBD 2020 DKI rawan kepentingan politik kekuasaan

ASJBI sebut APBD 2020 DKI rawan kepentingan politik kekuasaan

Forum diskusi publik bertajuk "Selamatkan Ibu Kota" digelar di Ruang Auditorium Gedung Menara Jamsostek, Jakarta Selatan, Minggu (24/11/2019). Acara itu digelar oleh Alumni SMA Jaringan Bersama Indonesia (ASJBI) dalam rangka menyoroti pembangunan DKI Jakarta di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. (ANTARA/Andi Firdaus)

Jakarta (ANTARA) -
Ketua Umum Alumni SMA Jaringan Bersama Indonesia (ASJBI), Nanda Abraham, mengatakan pengajuan APBD DKI Jakarta 2020 rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan Anies Baswedan.
 
"Adanya isu tentang rencana Anies Baswedan akan maju melangkah sebagai Capres di tahun 2024, dengan pengusulan anggaran yang terkesan aneh, menjadikan kecurigaan sebagian warga Jakarta," katanya.
 
Pernyataan itu dikemukakan Nanda dalam acara diskusi publik "Selamatkan Ibu Kota" di ruang Auditorium Gedung Menara Jamsostek, Jakarta Selatan, Minggu sore.
 
Nanda menyebut, APBD yang direncanakan untuk 2020 jika tidak dikawal bisa rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan.
 
Dikatakan Nanda, Jakarta saat ini mempunyai anggaran terbesar dari provinsi lain di Indonesia.
 
"APBD DKI tahun 2020 yang bisa melebihi Rp85 triliun, tentunya harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan warga Jakarta dan semakin majunya Ibu Kota negara," katanya.

Baca juga: BK DPRD DKI panggil William Aditya pekan depan

Baca juga: DPRD rekomendasikan anggaran TGUPP dicoret

Baca juga: Belajar dari kasus anggaran "heboh" DKI Jakarta


Selama Anis Baswedan mempin Jakarta, kata dia, masyarakat merasakan kekumuhan Ibu Kota semakin bertambah.
 
Sungai-sungai yang biasanya dikeruk sampahnya, kata Nanda, kini jarang terlihat ada aktivitas pembersihan sampah.
 
Sejak dilantik Presiden pada 16 oktober 2017 dan telah dua tahun menjadi Gubernur, warga Jakarta dikagetkan dengan isu anggaran belanja daerah untuk tahun 2020 yang dianggap tidak wajar.
 
Anggaran janggal ini terungkap saat anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengungkapkan anggaran pengadaan lem Aibon sebesar Rp82 milliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur.
 
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP lainnya, Ida Mahmudah, juga membongkar anggaran janggal jasa konsultan penataan pemukiman kumuh sebesar Rp556 juta per RW.
 
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Bouget Centre (IBC) juga menemukan banyak anggaran janggal di rancangan APBD DKI 2020 mulai dari pembelian gunting rumput, buku folio hingga tenis meja.
 
"Tentunya kejanggalan-kejanggalan ini harus ditelusuri dan butuh klarifikasi dari Gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan membangun sistem transparansi," katanya.
 
Acara diskusi publik itu juga mengundang narasumber di antaranya Direktur Etos Indonesia Institut Iskandarsyah, politisi PSI William A Sarana, dan politisi Gerindra Ichwanul Muslimin.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPRD Kota Tangerang sahkan APBD 2020 Rp5 triliun

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar