Politik kemarin, kegiatan Jokowi di Korea sampai PPP sepakat islah

Politik kemarin, kegiatan Jokowi di Korea sampai PPP sepakat islah

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar RI untuk Korea Selatan Umar Hadi menyusuri "Desa Warna-Warni" Gamcheon, Busan, Korea Selatan, Minggu (24/11/2019). ANTARA/Joko Susilo/aa.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita politik kemarin (Minggu 24/11) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari kegiatan Presiden Jokowi di Korea sampai Partai PPP yang sepakat islah.

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Kunjungi Gamchoen Busan, Jokowi: Bisa jadi inspirasi Kepala Daerah

Di sela menghadiri KTT Republik of Korea (ROK)-ASEAN, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi berkunjung ke "Desa Warna-Warni" Gamcheon, Busan, Korea Selatan.

"Saya kira ini sebuah rencana yang sangat baik. Paling tidak, ide-ide seperti ini bisa memberikan inspirasi bagi kepala daerah kita, kampung-kampung kita, bagi desa-desa kita bahwa dari yang sebelumnya kumuh tidak tertata, kemudian bisa ditata dan bisa mendatangkan peningkatan ekonomi bagi masyarakanya," kata Jokowi kepada wartawan di Busan, Minggu.

Selengkapnya baca di sini

"Indonesia Maju" di antara profesional dan milenial

Sudah lebih dari 1 bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjalan sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019.

Kabinet yang diberi nama "Indonesia Maju" telah diisi orang-orang pilihan, baik dari kalangan profesional maupun politikus.

Selengkapnya baca di sini

Langkah awal wujudkan reformasi hingga ke "jantung" birokrasi

Presiden RI Joko Widodo membuat sebuah penekanan baru dalam upaya melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan periode keduanya.

Presiden menghendaki upaya reformasi birokasi yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama 1 dekade sejak 2009 bisa menyentuh "jantung" birokrasi.

Selengkapnya baca di sini

Hadar Gumay: Permasalahan Pilkada bukan di sistem

Komisioner KPU 2012-2017 Hadar Nafis Gumay menilai permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan pada sistemnya namun mekanisme dalam prosesnya yang diakuinya masih terjadi politik uang.

Dia menilai, untuk mengatasi persoalan di Pilkada, bukan dengan mengubah sistemnya namun memperbaiki mekanisme yang ada dalam prosesnya.

Selengkapnya baca di sini

Humprey klaim dua kubu PPP sepakat islah

Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta Humprey Djemat mengklaim pihaknya dan PPP pimpinan Suharso Monoarfa sepakat melakukan islah, untuk tujuan besar partai ke depannya khususnya menghadapi Pilkada 2020.

"Pertemuan itu (Humprey, Suharso, dan Hamzah Haz) tidak bicara secara rinci namun membicarakan bagaimana kerja sama yang baik untuk menyatukan PPP agar lebih kuat ke depannya terutama untuk Pemilu 2024 mulai dari sekarang," kata Humprey dalam diskusi di Kantor Formappi, Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komisi VIII DPR beri dukungan penanganan COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar