Anak-anak surati Presiden peringati 30 tahun Konvensi Hak Anak

Anak-anak surati Presiden peringati 30 tahun Konvensi Hak Anak

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Lenny N Rosalin (tengah) saat menerima surat dari anak-anak yang berkumpul ke Jakarta memperingati 30 Tahun Konvensi Hak Anak atas prakarsa Koalisi NGO di Jakarta, Senin (25/11/2019). (ANTARA/Dewanto Samodro)

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 42 anak dari 10 provinsi yang berkumpul di Jakarta atas prakarsa Koalisi NGO untuk memperingati 30 tahun Konvensi Hak Anak menyampaikan surat untuk kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

Surat-surat tersebut berisi curahan hati dan harapan mereka terkait dengan permasalahan yang mereka dan teman-teman mereka hadapi di berbagai daerah.

Berbagai permasalahan mereka sampaikan, mulai dari kekerasan, hak sipil seperti akte kelahiran, ancaman bahaya rokok, perkawinan anak, pemenuhan hak penyandang disabilitas, eksploitasi, dan lain-lain.

Baca juga: Peringatan Konvensi Hak Anak, dorong pemenuhan perlindungan anak

Surat tersebut diterima Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Lenny N Rosalin seusai berdialog dengan mereka.

"Bunda berharap semua anak Indonesia mau menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya melalui peran sebagai pelapor dan pelopor atau (2P) agar orang dewasa bisa mendengarkan aspirasi kalian," kata Lenny kepada anak-anak tersebut.

Lenny mengatakan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak telah membuat kebijakan pemenuhan hak partisipatif melalui Forum Anak.

Melalui Forum Anak, anak-anak juga dapat menyuarakan suara dan partisipasinya dalam pembangunan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di setiap tingkatan.

"Karena itu, saya selalu sampaikan kepada pemerintah daerah untuk melibatkan Forum Anak dalam musrenbang. Saat ini, Forum Anak sudah ada di seluruh provinsi dan sudah ada hingga tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan," katanya. 

Baca juga: Menteri PPPA ajak pemerintah daerah bergandeng tangan lindungi anak

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar