DPD minta Menko Polhukam bebaskan mahasiswa Papua yang ditahan

DPD minta Menko Polhukam bebaskan mahasiswa Papua yang ditahan

Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma saat memberikan keterangan pers usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/11/2019). (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membebaskan mahasiswa Papua yang ditahan pascakejadian rasisme di Surabaya.

Hal itu disampaikan Pansus Papua DPD RI dalam pertemuannya dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

Baca juga: Kapolda: Ribuan mahasiswa pulang ke Papua jadi beban sosial

Ketua Pansus Papua, Filep Wamafma, mengatakan, pihaknya meminta kepada Mahfud untuk membebaskan para mahasiswa Papua yang ditahan.

Menurut Filep, para mahasiswa seharusnya dibina dan tak perlu ditahan.

"Tadi kami sampaikan ke Pak Menko Polhukam untuk sesegara mungkin mengambil langkah cepat untuk membebaskan seluruh mahasiswa Papua, karena sesungguhnya mahasiswa Papua yang perlu dibina dan diselamatkan dari pada pikiran politik," ujar Filep.

Baca juga: Papua Terkini - Mahasiswa Papua tak perlu khawatir kembali belajar

Menurut dia, ada sejumlah mahasiswa Papua yang masih ditahan. Mahasiswa Papua yang ditahan tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

"Untuk sementara enam orang di Jakarta, sementara di daerah lain itu ada di Papua, Papua Barat, di Mako Brimob, dan yang dipindahkan dari Papua ke Kalimantan sekitar 13 orang. Di Manokwari, di Jayapura, bahkan masih ada yang DPO," jelasnya.

Ia menyebut, Mahfud akan menindaklanjuti permintaan pansus dan akan berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait.

"Beliau (Mahfud) akan ambil respon secepatnya, bila perlu sebelum 1 Desember dapat dibebaskan," kata Filep yang didampingi oleh anggota DPD lainnya Nono Sampono dan Yorrys Raweyai.

Filep juga meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan kelompok separatis di Papua.

"Tadi kami sampaikan kepada Pak Menko Polhukam untuk pendekatan dialog. Pemerintah harus membuka diri dan DPD menyarankan membuka diri untuk berdialog dengan kelompok-kelompok yang berseberangan sekalipun itu dalam rangka untuk membangun satu komunikasi yang lebih jauh ke depan dan Pak Menko sangat sepakat dengan kita," tuturnya.

Baca juga: Kapolda: 107 mahasiswa Papua sudah kembali ke Jateng

Baca juga: Rini beri penghargaan mahasiswa penyelamat aset PLN saat rusuh Wamena

Baca juga: Gubernur apresiasi universitas di AS beri beasiswa mahasiswa Papua


Meski menyarankan untuk membuka dialog dengan kelompok separatis, Filep belum menjelaskan secara rinci dialog seperti apa. Namun dia mengatakan Pansus akan menyentuh subtansi pendekatan ke kelompok separatis di Papua.

"Saya pikir mekanismenya akan diatur seperti apa dialognya tapi yang jelas bahwa Pansus akan menyentuh substansi itu untuk lebih dekat kepada kelompok-kelompok yang beda pandangan dengan NKRI. Kita akan penuhi diskusi," ujarnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPD bantu perantau Sumbar korban Wamena

Komentar