Sesditjen: Anggaran pendidikan tidak hanya untuk Kemdikbud

Sesditjen: Anggaran pendidikan tidak hanya untuk Kemdikbud

Diskusi publik bertajuk "Derita Guru dalam Sistem Pendidikan Indonesia", dari kiri ke kanan, Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Abdul Mukti Bisri, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan MQ Wisnu AJi, moderator Ali Chudori, pengamat pendidikan Rocky Gerung, dan anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS Fahmi Alaydrus, yang diadakan Fraksi PKS DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019). ANTARA/Dewanto Samodro

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan MQ Wisnu Aji mengatakan anggaran pendidikan yang dialokasikan 20 persen dari APBN tidak seluruhnya untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dalam APBN 2019, yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 7,31 persen. Sisanya ada di Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Teknologi, kementerian lain, bagian anggaran bendahara umum negara, dan transfer daerah," kata Wisnu dalam diskusi publik yang diadakan Fraksi PKS DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Wisnu mengatakan alokasi 20 persen untuk anggara pendidikan dalam APBN merupakan amanat konstitusi. Dalam APBN 2019, anggaran pendidikan dialokasikan Rp492,5 triliun.
Baca juga: Presiden Jokowi: anggaran pendidikan pada 2020 Rp508 triliun
Baca juga: CIPS: Peningkatan kualitas pendidikan perlu jadi prioritas anggaran


Dari Rp492,5 triliun itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya mengelola Rp35,99 triliun. Alokasi paling besar adalah untuk transfer daerah yang mencapai RP308,38 triliun.

Sedangkan transfer daerah, paling banyak untuk dana alokasi umum yang mencapai 54,7 persen dan dana alokasi khusus nonfisik mencapai 38,2 persen.

"Alokasi anggaran pendidikan itu adalah politik anggaran Indonesia yang juga dibahas bersama DPR," tuturnya.

Terkait dengan kompetensi guru, Wisnu berharap mereka tidak hanya terpaku pada sertifikasi untuk mengharapkan tunjangan yang besar.
Baca juga: Kemenkeu dorong sinergi program pendidikan dan kesehatan


"Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik," ujarnya.

Fraksi PKS DPR mengadakan Diskusi Publik bertajuk "Derita Guru dalam Sistem Pendidikan Indonesia" dengan pidato kunci oleh Presiden PKS Muhammad Sohibul Imam.

Selain Wisnu, narasumber lain yang hadir dalam diskusi yang dimoderatori Ali Chudori dari Departemen Pendidikan DPP PKS itu adalah Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Abdul Mukti Bisri, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS Fahmi Alaydrus, dan pengamat pendidikan Rocky Gerung.
Baca juga: Menteri PPN sebut manfaat anggaran pendidikan belum maksimal

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kesejahteraan 3000 guru honorer di Malang akan meningkat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar