Greenpeace minta faktor biaya kesehatan dimasukkan dalam RUPTL

Greenpeace minta faktor biaya kesehatan dimasukkan dalam RUPTL

Foto udara cerobong di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin di Desa Sijantang, Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat, Kamis (17/10/2019). ANTARA/ Iggoy el Fitra

Jakarta (ANTARA) - Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu mengatakan biaya kesehatan masyarakat terdampak polusi udara dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara besar, sehingga pantas faktor ini dimasukkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

“Sampai saat ini dalam RUPTL rencananya masih ke batubara. Energi baru terbarukan sudah ada tapi porsinya masih kecil. Regulasinya masih memanjakan batubara dengan adanya insentif,” kata Bondan menjawab ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan banyaknya riset global untuk energi baru terbarukan (EBT) yang membuatnya semakin murah maka biaya pengoperasian pembangkit listrik berbahan bakar batubara menjadi lebih mahal jika memasukkan faktor biaya kesehatan.
Baca juga: Teknologi ultra super critical tak kurangi dampak polusi PLTU batubara

Indonesia dapat meniru kebijakan energi domestik Korea Selatan yang segera memperketat baku mutu udara ambien ketika mulai menerima keluhan dari masyarakat. Karenanya, ia mengatakan sudah seharusnya penetapan kebijakan kelistrikan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, PT PLN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga Kementerian Kesehatan.

Terkait percepatan peralihan pemanfaatan energi fosil ke energi bersih atau EBT di Indonesia, Bondan mengatakan tentu kuncinya ada di Presiden Joko Widodo, mengingat pada pelantikan Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju tidak ada visi misi menteri.

Setelah ada teguran dari Sekretaris PBB Antonio Guiterez dan Managing Director IMF Kristalina Ivanova terkait eksploitasi dan penggunaan batubara untuk energi saat ASEAN Summit di Bangkok beberapa waktu lalu, menurut dia, Presiden Jokowi hanya tinggal melaksanakannya saja.
Baca juga: Greenpeace: 6500 meninggal akibat polusi batu bara di Indonesia


Pada pembukaan acara Indonesia Mining Association (IMA) Award di Jakarta, Rabu (20/11), Presiden menegaskan Indonesia saat ini belum dapat beralih karena masih membutuhkan batubara untuk kebutuhan energi listrik.
Ia mengatakan perlahan Indonesia akan berusaha mengalihkan sumber energi dari batubara ke EBT yang lebih ramah lingkungan. Mulai dari tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari dan geotermal.

"Karena memang untuk mengubah langsung, mengganti langsung, saya kira kita perlu tahapan. Saya sampaikan seperti itu," kata Jokowi.

Meski demikian Presiden meminta semua semua menggarisbawahi bahwa dunia sudah menuju kepada energi yang ramah lingkungan. Semua harus mulai siap-siap dan berhati-hati.
Baca juga: Greenpeace kritik Korsel untuk pendanaan pembangunan PLTU batubara

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PLN Babel siagakan pasokan listik selama Nataru

Komentar