"Artinya (pada reuni nanti) sudah tidak ada lagi isu-isu kriminalisasi, isu pencekalan, dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada kepastian, selama itu juga orang akan menghadap-hadapkan (pemerintah dengan FPI dan 212),” kata Adi Prayitno di Jakarta, Rabu.
Kepastian tersebut kata dia nantinya juga akan menjernihkan informasi terhadap status HRS yang selama ini tidak bisa kembali ke Indonesia.
"Soal apakah betul ada pencekalan atau tidak, sekarang kan saling bantah-bantahan nih, ini yang sebenarnya harus klir, harus ada kejelasan letak kenapa HRS tidak pulang," kata dia.
Jika ingin sebuah langkah maju, menurut Adi, FPI, aktivis 212 dengan pemerintah sebaiknya duduk rembuk bersama menelusuri dimana letak persoalan itu, ketimbang saling "sahut-sahutan" seperti belakangan ini.
"Kalau duduk bersama nanti tahu apa sebenarnya yang terjadi, kalau dicekal kan gampang pakai jalur diplomasi, atau bisa saja problemnya Habib Rizieq yang nggak mau pulang," ucapnya.
Sementara itu, Adi menyayangkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Kegiatan APPSI Selasa 26 November 2019 yang mengatakan bahwa stabilitas politik semakin adem semenjak 01 dan 02 bergabung dan tinggal urusannya di 212.
"Ini akan semakin memperkeruh keadaan, apa susahnya bertemu, ngobrol. Saya yakin persoalannya sudah sama-sama tahu, hanya saja bagaimana jalan keluarnya, itu saja," ujarnya.
Baca juga: Habib Hanif: HRS "overstay" karena dicekal bukan sebaliknya
Baca juga: PAN sarankan Jokowi tolak syarat rekonsiliasi pemulangan HRS
Baca juga: Pengamat: rekonsiliasi sebaiknya jangan ada syarat pemulangan HRS
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
