Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Gantjang Amanullah mengatakan di Jakarta, Rabu, porsi pembiayaan kesehatan yang ke luar dari kantong penduduk adalah biaya kesehatan yang tidak dijamin dalam program JKN.
Gantjang mengemukakan biaya tersebut bisa dari biaya pelayanan kesehatan tanpa menggunakan layanan yang di luar BPJS Kesehatan, atau biaya tindakan atau obat-obatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Baca juga: BPS: angka kesakitan tahun 2019 15,38 persen
"Rata-rata pengeluaran kesehatan per orang sebesar Rp30.086 dalam satu bulan," kata Gantjang. Jumlah tersebut sekitar 2,58 persen dari total pengeluaran dalam sebulan.
Gantjang mengatakan biaya sendiri (out of pocket, OOP) yang dikeluarkan oleh penduduk untuk kesehatan ini yang menjadi pembahasan di DPR beberapa waktu lalu karena masih lebih besar ketimbang yang dijamin oleh program JKN. Dia menyebut BPJS Kesehatan pun membutuhkan data OOP tersebut untuk diolah.
Dalam Susenas 2019 yang dilakukan di bulan Maret pada 320 ribu sampel tersebut juga menunjukkan bahwa hanya 65,88 persen penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Sedangkan berdasarkan data BPJS Kesehatan hingga 31 Oktober 2019 kepesertaanya sudah mencapai 222,2 juta jiwa atau hampir 90 persen dari penduduk.
Namun Gantjang menegaskan hasil Susenas menunjukkan respon masyarakat dari 320 ribu rumah tangga yang menjadi sampel belum memiliki kartu JKN-KIS. "65,88 persen itu yang mengaku memiliki jaminan kesehatan," kata dia.
Gantjang menduga perbedaan angka tersebut dikarenakan sebanyak 222,2 juta penduduk yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan belum menerima kartu dari program JKN-KIS tersebut.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
