Cegah paham radikalisme Pemprov Sulsel turun tangan

Cegah paham radikalisme Pemprov Sulsel turun tangan

Menteri Sosial Juliari P Batubara (kanan) didampingi Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (dua kiri) saat memberikan keterangan kepada awak media seusai acara Appreciation Day di hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (27/11/2019) malam. (ANTARA/Darwin Fatir)

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan upaya-upaya deradikalisasi dengan turun tangan melakukan pencegahan penyebaran paham radikalisasi melalui sosialisasi ke pelajar dan masuk ke sekolah-sekolah

"Soal pencegahan radikalisme, itu sejak awal kita canangkan, dan sudah kita masukkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya, bagaimana kita masuk ke sekolah untuk memberikan tentang deradikalisasi," ujar Wakil Gubenur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, di Makassar, Kamis.

Baca juga: Mensos sebut program PKH diharapkan kikis pemahaman radikalisme

Baca juga: Moeldoko ungkap tujuan penerbitan SKB Radikalisme dan PP Terorisme


Deradikalisasi tentunya, mengacu pada tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk menetralisir paham-paham yang dianggap radikal serta membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan.

"Deradikalisasi ini dalam bentuk pemahaman dasar tentang agama sehingga ada imun untuk anti radikalisme dengan memfilter pemahaman yang salah," ungkap dia.

Adik kandung mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini menyebutkan, pihak pemerintah ikut turun tangan dengan mengintervensi baik itu kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dengan melakukan upaya sosialisi secara intens.

"Besar tidaknya ada pengaruh pada masalah kehidupan sosial dan sebagainya pada masyarakat itu sendiri," kata dia

Baca juga: Wapres Ma'ruf imbau guru mengaji ajarkan Islam "wasathiyah"

Baca juga: Pesan Jokowi ke para menteri, dari deradikalisasi sampai sepak bola


Tidak hanya itu, masalah pemerataan keadilan juga menjadi bahan perhatian, sebab kata Sudirman, semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum.

"Masalah keadilan, bagaimana kita punya keberpihakan, program kami menyentuh pemerataan, penciptaan ekonomi baru menumbuhkan bahwa keadilan itu ada di saat kami memerintah," paparnya.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar