BPIP: Lembaga negara belum maksimal implementasikan Pancasila

BPIP: Lembaga negara belum maksimal implementasikan Pancasila

Plt BPIP, Hariyono, saat memberikan keterangan pers di sela-sela Musyawarah Nasional Pemantapan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan BUMN, di Jakarta, Kamis (28/11/2019). ANTARA/Syaiful Hakim

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengatakan, masih ada lembaga-lembaga negara yang belum maksimal dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

"Melalui kegiatan musyawarah nasional, BPIP mengajak BUMN untuk berdiskusi sekaligus bersama-sama belajar mengenai Pancasila," kata Plt BPIP, Hariyono, saat membuka Musyawarah Nasional Pemantapan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan BUMN, di Jakarta, Kamis.

Kegiatan tersebut diikuti 102 peserta dari 47 BUMN.

Menurut dia, upaya pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila merupakan tanggungjawab semua pihak, termasuk masyarakat dan BUMN.

Baca juga: Peneliti: Penanaman Pancasila dapat libatkan Influencer

"Jangan sampai kita menuntut masyarakat harus pancasilais, tapi justru lembaga-lembaga negara itu kurang memerhatikan nilai-nilai Pancasila. BUMN sebagai badan milik negara harus paham misi yang diembannya, yaitu tidak hanya sekedar sosialisasi Pancasila tapi praktik dan kebijakan di Kementerian BUMN seyogyanya juga mengemban visi kebangsaan, khususnya nilai-nilai Pancasila," kata Hariyono.

Ia mengingatkan agar seluruh BUMN sadar bahwa mereka bukan sekadar lembaga yang fokus mencari keuntungan, namun juga memiliki misi sosial dan misi kebangsaan yang wajib dilaksanakan.

Baca juga: Komisi II dukung penguatan kelembagaan BPIP melalui UU

"Nah, BUMN punya peran yang semacam itu. Kita tidak anti terhadap kegiatan swasta atau pengusaha-pengusaha swasta, tapi pengusaha swasta harus kita rangkul untuk bersama-sama dengan koperasi, ekonomi masyarakat, dan BUMN bisa menjembatani itu," jelas Hariyono yang didampingi Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Rima Agristina.

Menurut dia, BUMN tidak boleh terlalu dominan karena dikhawatirkan nantinya inisiatif bidang usaha ekonomi rakyat menjadi mati. Apabila hal itu terjadi, maka Indonesia tidak berbeda dengan negara-negara komunis.

Baca juga: BPIP minta dukungan DPR internalisasi Pancasila

Sebaliknya, tidak boleh pula swasta terlalu dominan sehingga akhirnya peran negara dalam menyejahterakan masyarakat menjadi tidak terkalahkan. Dominasi swasta sama saja membuat negara Pancasila serupa dengan negara kapitalis.

"Karena negara kita bukan negara komunis di mana semua ditangani negara, sebaliknya juga bukan negara kapitalis, semuanya diserahkan pasar. Maka di sinilah peran BUMN memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu menjembatani antara kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat," tuturnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau semua pihak untuk merealisasikan harapan para pendiri bangsa yang tidak ingin negara Indonesia dikuasi oleh pemilik modal.

"Implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan solusi untuk menjawab keinginan tersebut," ucap Hariyono.

Baca juga: Perangi radikalisme, Pimpinan MPR RI tegaskan lagi arti Pancasila
 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mensos: ASN harus berkualitas dan berkarakter Pancasilais

Komentar