Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat, Baesara Wael di Manokwari, Kamis, menjelaskan, penancapan prasasti akan dilakukan di Pulau Fani. Hal itu dilakukan untuk mempertegas batas wilayah agar tidak dicaplok atau diklaim negara lain.
"Jelas bahwa, Pulau Fani itu milik Indonesia yang berada di wilayah pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Ini salah satu pulau terluar milik Indonesia, maka harus dipertegas," kata Baesara.
Pada tahun 2018, sebut Baesara, Menteri Dalam Negeri kala itu sempat mengunjungi pulau tersebut di sela kegiatan Jambore Nasional. Menteri saat ini minta Pemprov Papua Barat segera mempertegas wilayah tersebut dengan memasang prasasti.
Pemasangan prasasti akan dilakukan oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati dalam waktu dekat.
Baca juga: Tiga Sukhoi jaga perbatasan timur Indonesia
Baca juga: Penyelenggaraan pendidikan di perbatasan Wondama masih tertinggal
Baca juga: Aktivitas di Pasar Skouw, perbatasan RI-PNG tidak terdampak demo
Baesara menjelaskan, di pulau tersebut terdapat empat kampung yakni Reni, Rutung, Yosbekwan dan Adidon. Empat kampung tersebut saling berdekatan antara satu dengan yang lain.
"Struktur pemerintahannya di bawah Kabupaten Raja Ampat. Nanti setelah selesai melaksanakan Agenda di Pulau Fani, gubernur akan mendatangi kampung Rutung," ujarnya lagi.
Lebih lanjut Baesara menjelaskan, jarak Pulau Fani dengan negara Palau kurang lebih 200 meter. Dari Kota Sorong menuju pulau tersebut bisa ditempuh dalam waktu 5 hingga 6 jam dengan kapal cepat.
Gubernur Dominggus Mandacan pada kesempatan sebelumnya menegaskan pemerintah terus berupaya menuntaskan batas wilayah baik antar negara maupun provinsi dan kabupaten/kota.
"Karena kepemilikanya harus jelas, sehingga masing-masing tidak saling mengklaim dan menimbulkan persoalan antar daerah bahkan antara negara. Untuk Pulau Fani, saya dalam waktu dekat akan ke sana," sebut gubernur.
Pewarta: Toyiban
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
