..aturannya, setiap 10 tahun satu negara harus membangun minimal 1 kilang minyakJakarta (ANTARA) - Staf Ahli Direktur Logistic Supply Chain & Insfrastructur Pertamina, Rifky Effendi Hardijanto menegaskan Indonesia wajib hukumnya menjaga ketahanan energi karena merupakan elemen penting dan menjadi kebutuhan primer dalam mendukung laju roda perekonomian.
"Misalnya, di perikanan yang menjadi kebanggaan dalam menunjang laju ekonomi Indonesia, kita bangun sentra budidaya udang, itu kan butuh bensin. Atau misal kita beralih ke mobil listrik, tetap butuh energi. Tanpa energi, Indonesia bisa mogok," kata Rifky Effendi Hardijanto di Jakarta, Kamis.
Terkait hal itu, Rifky mengingatkan pentingnya mendukung rencana Presiden Jokowi membangun kilang meskipun biaya yang dibutuhkan membangun sebuah kilang itu mahal.
Baca juga: Meniti stabilitas investasi untuk ketahanan energi
Oleh karena itu, ia menyarankan agar dalam strategi jangka pendek, pemerintah bisa menyewa kilang yang ada di luar negeri.
Namun untuk jangka panjang, tambahnya, sangat penting bagi Indonesia untuk membangun dan memiliki kilang sendiri, sebab kilang yang ada sudah tua dan merupakan peninggalan Belanda.
"Padahal aturannya, setiap 10 tahun satu negara harus membangun minimal 1 kilang minyak," ungkap mantan Direktur Pemasaran PT Pertamina Lubricant dalam diskusi publik bertajuk Ekonomi Era Kabinet Indonesia Maju yang digelar di Balai Sarwono, Jakarta Selatan.
Baca juga: Strategi ketahanan energi ASEAN diingatkan harus solid
Lebih jauh, Rifky menjelaskan dunia memprediksi minyak akan tetap menjadi energi primer hingga tahun 2050-an. Untuk Indonesia, karena kondisi nasional Indonesia sangat kompleks secara geografis, maka sistem logistiknya harus massif.
"Kalau saya boleh berpesan, Pertamina kita jangan direcokin sama kepentingan politik. Harus bebas politik. Kita harus serius urus energi kita," ujarnya.
Baca juga: Mimpi industri migas menjaga ketahanan energi
Sementara itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang juga hadir dalam diskusi yang digelar Indonews.id itu mengungkapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, kejayaan perairan Indonesia harus dikembalikan.
Kekayaan perairan Indonesia lanjutnya, dikuasai oleh negara-negara tetangga hampir selama 74 tahun Indonesia merdeka.
"Dan baru mulai dinikmati dan dirasakan oleh nelayan-nelayan Indonesia, terutama nelayan kecil selama lima tahun terakhir. Mereka tidak lagi bersusah payah harus bertolak hingga ke lautan lepas untuk mendapatkan tangkapan," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah diminta kaji ulang strategi ketahanan energi nasional
Baca juga: Pengamat: Pemerintah baru jangan menyerah kembangkan energi alternatif
Pewarta: Subagyo
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2019
