Pilkada langsung tak langsung, Sekjen Golkar: Kita kaji dulu

Pilkada langsung tak langsung, Sekjen Golkar: Kita kaji dulu

Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus, di Jakarta, Kamis, (28/11/2019). ANTARA/Boyke Ledy Watra/am.

Perlu disurvei dulu, kalau bangsa ini menginginkan umpamanya seperti itu, ya harus ada survei yang resmi untuk pembuktiannya, kata dia
Jakarta (ANTARA) - Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus mengatakan, parpol berlambang beringin itu belum bersikap apakah menyetujui pemilihan langsung atau tidak langsung untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Lodewijk Paulus di Jakarta, Kamis, mengatakan, undang-undang pemilu ke depannya perlu dikaji serta mendapatkan masukan penyempurnaan dari masyarakat terlebih dahulu sebelum memutuskan model pemilihan.

"Perlu disurvei dulu, kalau bangsa ini menginginkan umpamanya seperti itu, ya harus ada survei yang resmi untuk pembuktiannya," kata dia.

Baca juga: Pengamat: Wacana evaluasi pilkada perlu pengkajian menyeluruh

Menurut dia, mengubah sistem pemilihan tidak bisa semudah itu, bahkan langsung diterapkan hanya karena adanya beberapa usulan.

"Kita tidak bisa memutuskan itu hanya karena ada masukan dari sebagian orang, harus kita kaji, mau kemana bangsa ini dalam berdemokrasi," katanya.

Ketika yang menjadi permasalahan adalah biaya politik yang besar atau keamanan dan ketertiban di pilkada langsung, seharusnya bukan cara metode pemilihannya yang diubah.

Baca juga: MPR sebut 826 pasutri bercerai akibat pilkada langsung

"Sistem tahapan pilkadanya yang perlu dievaluasi, dimana yang berbiaya besar," kata Lodewijk.

Sementara, dengan pemilihan langsung, kata dia, pesta demokrasi sudah menghantarkan tokoh seperti Joko Widodo menjadi presiden, di tingkat daerah ada nama seperti Ridwan Kamil, dan Tri Rismaharini.

Baca juga: Revisi UU Pilkada, Denny Indrayana: Antisipasi politik uang

"Nah pertanyaannya, apakah kita mau kembali ke sana (pemilihan tidak langsung)?," kata dia.

Baca juga: Ganjar: Pilkada dipilih DPRD rawan jual beli

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPK & DPR targetkan kasus Jiwasraya selesai 2023

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar