BKKBN : pembangunan harus mengacu pada kependudukan

BKKBN : pembangunan harus mengacu pada kependudukan

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo memberikan keterangan pada wartawan usai acara FMB9 di Kementerian Kominfo Jakarta, Jumat (22/11/2019). (ANTARA/Aditya Ramadhan)

Begitu melahirkan pakai kontrasepsi setelah dua tahun mulai memikirkan anak kedua
Gorontalo (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan pembangunan harus mengacu pada kependudukan.

“Jadi Presiden Jokowi memerintahkan supaya pembangunan itu mengacu kepada kependudukan, sehingga kita harus buat grand desain pembangunan berbasis kependudukan, ujarnya, Kamis.

Ia mengingatkan tugas utama BKKBN yaitu tentang kependudukan. "BKKBN punya pekerjaan rumah yang sangat besar yaitu membuat grand desain tersebut".

Baca juga: BKKBN : pengetahuan jenis kelamin anak didapat dari bimbingan pranikah

Selain itu, BKKBN juga punya tugas kampanye Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.

Ia menilai hal lain yang paling serius untuk diterapkan adalah jarak kelahiran. WHO memberikan amanat jarak kelahiran anak pertama dengan anak kedua minimal 36 bulan.

“Seorang ibu setelah melahirkan sebaiknya mengikuti konseling, termasuk mempersiapkan diri menggunakan kontrasepsi. Begitu melahirkan pakai kontrasepsi dulu baru setelah dua tahun mulai memikirkan anak kedua. Anak kedua juga lebih banyak autisme dibandingkan anak pertama, ketiga dan seterusnya karena jarak anak pertama dan kedua terlalu dekat,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba berharap adanya relevansi antara dinamika Program BKKBN dengan penurunan total fertility (TFR) atau angka kelahiran total di Provinsi Gorontalo.

“Capaian kinerja BKKBN memiliki implementasi yang besar terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat Gorontalo,” tukasnya.

Kepala BKKBN pusat melakukan peninjauan pelayanan KB di Rumah Sakit Bantuan (Rumkitban), serta memberikan kuliah umum di Universitas Gorontalo.

Baca juga: BKKBN: Nikah muda lebih rentan kena kanker serviks

Pewarta: Debby H. Mano
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Berkat desakan DPR, hak PLKB BKKBN non PNS akan terpenuhi

Komentar