Pelaku UMKM, kata MUI Gorontalo perlu didorong dapat sertifikat halal

Pelaku UMKM, kata MUI Gorontalo perlu didorong dapat sertifikat halal

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Gorontalo Prof Astin Lukum, saat memberi penguatan terkait sertifikat kehalalan produk UKM di Gorontalo Utara. (FOTO ANTARA/Susanti Sako)

Sertifikat kehalalan pun memudahkan produk-produk UKM dapat dipasarkan lebih luas atau "Go Supermarket", baik di tingkat provinsi maupun nasional
Gorontalo (ANTARA) - Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Gorontalo, Prof Astin Lukum, di Gorontalo, Jumat, mengatakan, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perlu didorong untuk mendapatkan sertifikat halal.

Di depan puluhan pelaku UMKM dari Gorontalo Utara, pada kegiatan "Workshop Smart Innovation" yang digelar pihak Bappeda Gorontalo Utara, Astin yang juga akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) itu mengatakan, baru 2 pelaku UKM di Gorontalo Utara yang berhasil mengantongi sertifikat halal dari MUI, yaitu UKM Karya Bersama di Kecamatan Ponelo Kepulauan dan Farifah di Desa Katialada Kecamatan Kwandang.

"Kalau mau produk yang dihasilkan unggul di pasaran, maka seluruh persyaratan keamanan pangan wajib dipenuhi, khususnya sertifikat halal dari MUI," katanya.

Tujuannya kata dia, agar ada jaminan mutu dari produsen terhadap produk yang dihasilkan. Selain itu, produk pangan bersertifikat halal lebih mudah "Go Global".

"Kalau dijual di seputaran desa atau kecamatan saja, keuntungannya mungkin sulit dinikmati, beda jika produk yang dihasilkan bisa dipasarkan lebih luas, tentu pendapatannya dapat signifikan dinikmati pelaku UKM, serta mampu menjaga keberlanjutan produksi," katanya.

Sertifikat kehalalan pun memudahkan produk-produk UKM dapat dipasarkan lebih luas atau "Go Supermarket", baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Menurut dia itulah mengapa produk-produk UKM/IKM di Gorontalo Utara tidak mampu berkembang, padahal produk-produk yang dihasilkan sangat inovatif, kreatif dan beragam.

"Karena tidak memenuhi persyaratan seperti sertifikat kehalalan dari MUI, termasuk kemasannya mungkin kurang menarik, serta tidak menyantumkan tanda 'barcode' dan izin produksi industri rumah tangga (PIRT)," katanya.

Khusus di Provinsi Gorontalo pihaknya saat ini membina 15 pelaku UKM untuk menerapkan sistem jaminan halal pada produk yang dihasilkan.

Para pelaku UKM di Gorontalo Utara, juga didorong melakukan kunjungan atau studi banding ke pelaku-pelaku UKM di Kota Gorontalo, yang telah maju dan produknya berhasil "Go Global".
.
"Pelaku UKM sudah harus didorong untuk menerapkan seluruh persyaratan untuk menghasilkan produk olahan Go Global, sehingga tidak lagi berkutat pada tataran sosialisasi," katanya.

Ia mengatakan pelaku UMKM pun sudah harus berpikiran maju di era perdagangan global saat ini, sebab para penjual bakso dan asongan saja sudah harus memiliki sertifikat halal, apalagi produk-produk jajanan dalam kemasan.

Pemerintah daerah pun perlu menyosialisasikan regulasi dan perizinan terkait produk-produk pangan yang akan dipasarkan. Apalagi untuk pengurusan sertifikat halal tidak memerlukan biaya alias gratis.

"Maka, tidak ada alasan bagi para pelaku UMKM untuk enggan mengurus mendapatkan jaminan sertifikat kehalalan," demikian Astin Lukum.

Baca juga: BPP Kemendagri apresiasi inovasi produk UMKM Gorontalo Utara

Baca juga: MUI Babel terbitkan 106 sertifikat halal gratis

Baca juga: BPS: pelaku UMKM Gorontalo Utara perlu didorong manajemen permodalan

Baca juga: BPJPH akan "jemput bola" agar UMKM peduli sertifikat halal

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah Aceh serahkan 23 sertifikat halal bagi pelaku usaha

Komentar