Polres Malang mulai petakan daerah rawan gangguan saat Pilkada 2020

Polres Malang mulai petakan daerah rawan gangguan saat Pilkada 2020

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung saat berbicara dalam acara Penyampaian Hasil Rakornas Forkopimda dan Presiden, serta Penyuluhan Pencegahan Korupsi Kepada Kepala Desa dan PNS Pemerintah Kabupaten Malang, Jumat (29/11/2019). (ANTARA/HO-Polres Malang)

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kepolisian Resort Malang tengah melakukan pemetaan untuk daerah rawan gangguan pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung mengatakan bahwa, pihaknya tengah menyiapkan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada 2020. Namun, berdasarkan pengalaman yang ada, di wilayah Kabupaten Malang, potensi gangguan pada saat Pilkada terbilang minim.

"Kami sedang melakukan pemetaan dengan menyiapkan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada. Dari pengalaman, selama ini sesungguhnya tidak ada yang rawan," kata Ujung, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat.

Rencananya, dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020, pihak Polres Malang akan menyiapkan pasukan pengamanan kurang lebih sebanyak 2.500 personel. Hal tersebut dilakukan untuk menekan potensi gangguan pada saat pelaksanaan Pilkada.

"Personel akan disiapkan berkisar 2.500 personel, dari pengalaman kita selama ini, tidak ada derah yang rawan saat Pilkada," ujar Ujung.

Pada 2020, di wilayah Jawa Timur ada sebanyak 19 kabupaten kota yang akan menggelar Pilkada serentak. Sebanyak 19 kabupaten kota tersebut adalah, Sumenep, Trenggalek, Surabaya, Banyuwangi, dan Kabupaten Blitar.

Kemudian, Kota Blitar, Kabupaten Malang, Ngawi, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Tuban, Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik, dan Kabupaten Kediri.

Untuk tahapan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Malang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menyatakan bahwa pada 3-16 Desember 2019 akan dilaksanakan penyerahan dukungan bagi pasangan calon perseorangan.

Tahapan tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

Aturan itu berisi tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Baca juga: PDI-P mulai petakan Pilkada 2020 Kabupaten Malang

Baca juga: Lima partai politik diprediksi bakal dominasi Pilkada Kabupaten Malang


Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU mengusulkan rekap elektronik dalam penyelenggaraan pemilu

Komentar