Komisi X DPR kritisi wacana penghapusan UN

Komisi X DPR kritisi wacana penghapusan UN

Ilustrasi - Teknisi (tengah) memeriksa komputer yang digunakan peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Muhammadiyah 11 Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/4). ANTARA/Didik Suhartono/zk/18

Siswa berprestasi di bidang olahraga tolok ukurnya bagaimana, berprestasi di bidang matematika tolok ukurnya seperti apa
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra Ali Zamroni mengkritisi wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) karena mengaburkan banyak persoalan yang harus diatasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti kesejahteraan guru dan mutu kualitas pendidikan.

"Masih banyak permasalahan pendidikan yang harus Mendikbud kejar dan prioritaskan. Contohnya soal kesejahteraan guru, nasib guru honorer, akses pendidikan, mutu kualitas pendidikan yang merata dan lain sebagainya," kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Dia menilai UN jangan dijadikan "hantu pendidikan" yang luar biasa karena isu menghapus ujian nasional yang difokuskan Kemendikbud seakan menjadi hal yang ditunggu-tunggu atau prestasi jempolan Menteri Nadiem Makariem.

Ali mengatakan kalau hanya ingin menghapus UN tentunya mudah namun berikan beberapa kajian alternatif, misalkan uji kompetensi siswa di berbagai bidang.

"Siswa berprestasi di bidang olahraga tolok ukurnya bagaimana, berprestasi di bidang matematika tolok ukurnya seperti apa. Menjadikan isu penghapusan UN menjadi pokok urusan yang dikejar merupakan sesuatu hal yang ingin main praktis saja," ujarnya.

Ali Zamroni yang juga Wakil Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten itu, juga menyoroti upaya Menteri Nadiem menghadirkan pendidikan yang murah dan berkualitas.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan sedang mengkaji penghapusan Ujian Nasional namun belum dijelaskan lebih rinci hasil tersebut.

Dia meminta masyarakat menunggu hasil kajian yang sedang dilakukan Kemendikbud.

Nadiem mengatakan Kemendikbud saat ini sedang berupaya menciptakan kesinambungan antara sistem pendidikan dan dunia industri, salah satu caranya deregulasi dan debirokratisasi.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wakil Ketua DPR sebut pemeriksaan Mulan Jameela harus ada izin Presiden

Komentar