Pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel, kawasan ruko Jayapura dihadiri Wamen PUPR John Wempi Wetipo dan Wagub Papua Klemen Tinal.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Papua, dengan beberapa opsi, di antaranya melalui pengadilan dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Tercatat 12 kasus pelanggaran HAM yang akan diselesaikan melalui KKR dan tiga di antaranya terjadi di Papua, termasuk kasus Wamena berdarah.
Pelanggaran HAM di daerah lainnya, kata dia, pada saat ini sedang diproses di pengadilan.
Baca juga: 13 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua siap ditindaklanjuti
Baca juga: Bertemu Mahfud, Komnas HAM bicara soal pelanggaran HAM dan Papua
Menkopolhukam lantas mengajak masyarakat untuk mengawasi proses perkara tersebut di pengadilan.
Mahfud MD juga mengatakan bahwa rekonsiliasi bukan berarti pemerintah ingin menghilangkan jejak karena sebelumnya sudah dilakukan pencaharian fakta karena jejaknya harus jelas. Namun, bangsa ini harus menentukan titik berhenti dan bersatu kembali.
"Saat ini sedang disiapkan aturan-aturannya," kata Mahfud.
Seusai pengarahan, dilanjutkan dengan tanya jawab dengan para tokoh masyarakat Papua.
Sebelum melakukan pertemuan dengan tomas, Menkopolhukam terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan kader HMI di Gedung Graha Insan Cita Papua di Abepura.
Pewarta: Evarukdijati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
