Bahkan, baru saja terpilih pada pesta demokrasi Pemilu Presiden 2019, Presiden langsung menyampaikan lima program dalam bentuk Visi Indonesia.
Program tersebut menunjukkan begitu seriusnya pemerintahan Presiden Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin untuk menempatkan bangsa ini pada relnya sehingga benar-benar menjadi Indonesia Maju, meraih Indonesia Emas 2045.
Indonesia Maju tidak sekadar semboyan belaka, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf benar-benar bergegas melakukan upaya-upaya agar rencana ini bisa terealisasi. Usai dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo langsung membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Indonesia Maju.
"Ini dalam 5 tahun kemarin kita kerja, kerja, kerja. Ini arahannya dikerucutkan untuk menghantarkan Indonesia maju," kata Presiden Joko Widodo usai membentuk kabinet.
Tidak sampai di situ, pada pekan ketiga November 2019, Presiden Jokowi memperkenalkan 12 staf khususnya, dan tujuh orang di antaranya adalah generasi milenial.
Dengan darah dan semangat generasi muda di dalam pemerintahan diyakini akan memberikan gagasan-gagasan inovatif yang menjadi lompatan untuk mengejar kemajuan.
"Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya, harian, mingguan, bulanan, memberikan gagasan-gagasan segar inovatif sehingga kita bisa mencari cara-cara baru, yang yang melompat untuk mengejar kemajuan, sekaligus menjadi jembatan saya bagi anak muda, santri muda diaspora yang tersebar di berbagai tempat," kata Presiden.
Baca juga: Muhadjir sebut data yang valid jadi modal membawa Indonesia lebih maju
Baca juga: Rocky Gerung: Guru adalah rahim bangsa
Bergerak Lebih Cepat
Untuk bergerak cepat, Indonesia harus lebih enteng bergerak. Pergerakan itu selama ini selalu dihambat oleh panjangnya jalur birokrasi serta banyak aturan yang ternyata masih saling bertentangan.
Penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Prosedur yang panjang harus dipotong, birokrasi yang panjang harus dipangkas untuk memprioritaskan investasi yang menciptakan lapangan kerja.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Presiden Jokowi juga akan menyederhanakan aturan dengan membuat omnibus law, yaitu sebuah undang-undang yang bisa merevisi sejumlah undang-undang atau peraturan lainnya.
Jokowi berharap omnibus law akan memangkas kendala birokrasi dan meningkatkan daya saing global Indonesia ke depannya.
Menurut Presiden, saat ini Indonesia sudah terlalu banyak peraturan sampai ke tingkat daerah, dan aturan tersebut malah menjerat pemerintahan sendiri untuk bergerak cepat.
"Semua diatur malah kita terjerat sendiri, hati-hati, setop. Itu sedikit-sedikit diatur, akhirnya kecepatan dalam bergerak, memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat, padahal negara sebesar apa pun inginnya fleksibel, cepat merespons semua perubahan. Akan tetapi, kita kebanyakan peraturan, buat apa?" ucap Presiden.
Dengan omnibus law ini, ke depannya pemerintah bisa merevisi, bahkan membatalkan peraturan yang bertentangan, tidak hanya di tingkat undang-undang atau peraturan menteri saja, tetapi sampai ke aturan di daerah.
"Salah satu yang di-omnibus law-kan itu terkait dengan perda-perda ini. Dalam hal ini, Presiden bisa melakukan (fungsi pengawasan) oversight ataupun bila diperlukan pembatalan perda melalui perpres," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca juga: PGRI: Guru episentrum perubahan menuju Indonesia maju
Baca juga: "Indonesia Maju" di antara profesional dan milenial
Menyelaraskan Pemerintahan
Untuk bergegas menjadikan Indonesia maju, Kabinet Jokowi langsung bergerak, hal pertama yang dilakukan adalan menggelar "Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah".
Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota, kepala kejaksaan dan kepala kepolisian di daerah.
Lima visi Presiden yang dijabarkan, mulai dari pengembangan SDM, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, penyederhanan birokrasi, dan transformasi ekonomi memiliki tujuan utama, yaitu pembukaan lapangan kerja, kata Mendagri Tito Karnavian saat Rakornas di SICC Bogor, 13 November 2019.
Penyamaan visi dari pemerintah pusat sampai ke daerah bertujuan agar program yang direncanakan untuk 5 tahun ke depan dalam Visi Indonesia bisa terlaksana dengan baik.
"Jangan sampai pengelolaan pemerintahan malah menjadi bagian dari masalah," kata dia.
Pada kesempatan tersebut forum pimpinan daerah diminta agar saling dukung tidak saling hambat guna percepatan pembangunan.
Contohnya mengenai kebijakan, jangan ada kriminalisasi kebijakan, jika ada yang keliru seharusnya segera diingatkan bukan dengan mengkriminalisasinya.
Ketika bertemu dengan seluruh gubernur, Tito Karnavian mengharapkan agar gubernur bisa menempatkan diri pada dua posisi, sebagai wakil pemerintah pusat dan pembina atau pemimpin di daerah.
Dengan berperan di dua posisi itu, daerah jadi bisa mengakomodir program-program pusat untuk di masukkan dalam rencana program di daerah sehingga Indonesia Emas 2045 tidak menjadi sebuah angan saja.
"Tolong juga dorong mereka (kabupaten dan kota) untuk membuat program-program yang paralel dengan program perintah pusat, dan paralel juga dengan provinsi," kata dia.
Saat ini, menurut dia, pemerintah fokus melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, juga fokus meningkatkan sumber daya manusia.
Kondisi infrastruktur yang baik dan SDM unggul dengan memanfaatkan bonus demografi, pada tahun 2050 Indonesia mendominasi ekonomi dunia bukan lagi sebuah angan-angan belaka.
Tito juga berpesan kepada gubernur untuk bisa menjaga stabilitas keamanan demi merealisasikan program-program yang telah direncanakan sampai akhir periode jabatan.
"Tidak akan bisa membangun dan mengeksekusi semua program-program kalau situasinya kacau," kata mantan Kapolri itu.
Baca juga: Relawan nilai 30 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berjalan baik
Baca juga: Menristek optimistis Indonesia jadi negara maju melalui engineering
Beri Kesempatan
Ketua Komando Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu mengajak publik agar memberikan kesempatan kepada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin beserta kabinetnya bekerja.
"Yang jelas kita harus memberikan kesempatan kepada pemimpin dan pemerintahan kita yang baru saja dibentuk, belum juga 100 hari," kata Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Selasa.
Menurut AHY, tidak fair kalau langsung memberikan penilaian-penilaian tertentu, sementara pemerintahan baru saja berjalan.
"Saya ingin kita memberikan ruang kesempatan kepada semua yang duduk di kabinet, mudah-mudahan mereka sukses menjalankan tugasnya, kalau sukses dan kabinet ini solid tentu yang merasakan manfaatnya adalah rakyat kita sendiri," kata dia.
Memang tidak seluruhnya yang berada dalam pemerintahan, tentu ada yang berada di luar pemerintahan, seperti Demokrat, menurut AHY Demokrat memberi kesempatan bekerja untuk pemerintahan tetapi tidak membuat parpol tersebut kehilangan sisi kritisnya.
"Tentu kami juga tidak akan sungkan untuk memberikan kritik yang membangun, cerdas, dan konstruktif, bukankah itu yang harus terjadi dalam sebuah demokrasi," ujarnya.
Baca juga: Menteri Edhy: Pembangunan SDM nasional formula Indonesia maju
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
