Ya, setelah eks Kabareskrim Polri Jenderal Pol Idham Azis dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI per 1 November 2019, kursi Kabareskrim kosong.
Bahkan surat telegram rahasia (TR) kapolri nomor: ST/3019/XI/KEP./2019 dan ST/3020/XI/KEP./2019 tertanggal 8 November 2019 tidak terdapat jabatan Kabareskrim Polri dari sebanyak 206 perwira Polri yang dimutasi.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane menganggap mutasi Polri kali ini aneh.
Neta mempertanyakan jabatan kosong dan mendesak untuk diisi adalah kursi Kabareskrim. Namun yang dimutasi malah sejumlah posisi yang belum begitu mendesak untuk direposisi.
Baca juga: Polri: Wanjakti masih godok nama-nama calon Kabareskrim
IPW menduga ada indikasi jajaran petinggi Polri belum satu suara mengenai sosok Kabareskrim.
Ada tarik menarik yang kuat menyangkut posisi Kabareskrim. Ada indikasi intervensi jalur kekuasaan untuk mendudukkan figur tertentu sebagai Kabareskrim, sementara internal Polri menilai figur tersebut masih sangat junior dan menginginkan tampilnya figur senior yang menjadi Kabareskrim baru.
Tarik menarik ini membuat penunjukan Kabareskrim yang baru berjalan sangat alot sehingga tidak secepat penunjukkan pelaksana tugas Kapolri maupun Kapolri baru, kata Neta.
Pihaknya menilai posisi Kabareskrim sengaja dibiarkan kosong oleh Kapolri Jenderal Idham Azis sambil menunggu masa pensiun Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dan diangkatnya Kabaharkam Polri Komjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK sehingga TR mutasi baru untuk sejumlah pejabat serta Kabareskrim akan diterbitkan bersama.
Adalah Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy
disebut-sebut bersaing ketat dengan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo memperebutkan jabatan orang nomor satu di Bareskrim Polri.
Neta memperkirakan calon kuat Kabareskrim adalah Kadiv Propam Irjen Sigit,
Baca juga: Lambatnya pemilihan Kabareskrim, DPR sebut masih dalam proses seleksi
Siapapun sosok Kabareskrim kelak, kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan harus mampu diungkap dan diusut tuntas.
Hal itu sangat penting karena pengungkapan kasus Novel akan menjadi preseden berhasil tidaknya kinerja Polri di mata masyarakat, sehingga Polri tidak terus menerus tersandera kasus penyiraman air keras itu, kata Neta.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyebut bahwa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menunjuk sosok Kabareskrim lantaran Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri masih menggodok nama-nama calon kuat Kabareskrim Polri.
Meski jabatan Kabareskrim, kosong, Argo berkilah hal itu tidak masalah sebab operasional di Bareskrim pun tetap berjalan seperti biasa.
Baca juga: Polri: Wanjakti masih godok nama-nama calon Kabareskrim
Pihak Polri enggan menyebut nama-nama perwira tinggi calon Kabareskrim yang masuk radar Wanjakti.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal hanya memberi bocoran bahwa para perwira tinggi berpangkat bintang dua dan bintang tiga, berintegritas, punya rekam jejak baik, berpeluang mengisi jabatan strategis tersebut.
LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan Kapolri Idham Azis untuk menghindari politisasi dalam menentukan sosok yang dipercaya sebagai Kabareskrim.
Politisasi dalam menentukan jabatan di struktural penegak hukum seperti posisi Kabareskrim, sangat berbahaya bagi penegakkan supremasi hukum di Indonesia.
Integritas dan rekam jejak calon Kabareskrim juga sangat penting agar fungsi penegakkan hukum tidak disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Sosok Kabareskrim juga harus visioner sehingga penanganan perkara bisa lebih efektif.
Perlunya sosok kredibel berpengalaman juga tak lepas dari menumpuknya pekerjaan rumah berbagai proses hukum, termasuk mengenai modernisasi dan penanganan perkara yang akuntabel.
PR Kabareskrim terpilih nantinya adalah menyelesaikan perkara korupsi yang masih tersendat, memodernisasi kerja penegakkan hukum supaya lebih transparan dan akuntabel.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mencontohkan dengan menerapkan e-penyelidikan, e-penyidikan dan membuka informasi ke publik secara reguler apabila ada perkembangan baru.
Senada, pengamat pertahanan dan keamanan Mufti Makarim mengingatkan agar elit Polri tidak mengintervensi sosok Kabareskrim Polri yang akan dipilih dan memahami "merit system" (sistem promosi berdasarkan prestasi) di institusi Polri.
Tanpa adanya 'merit system', personel Polri tidak akan lagi memikirkan karir melalui pendidikan dan pengabdian yang profesional, kata Mufti Makarim.
Di sisi lain, pemerintah maupun kalangan elit juga harus memahami bahwa menjaga "merit system" di internal kepolisian ini adalah tugas bersama.
Polri juga diingatkan untuk tidak menciptakan budaya politik jabatan atas dasar kedekatan dengan penguasa karena dapat memunculkan resistensi dalam institusi Korps Bhayangkara.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah mengedepankan senioritas yang berpengalaman sesuai jenjang karir.
Hal itu sangat vital untuk mengukur kemampuan beradaptasi dengan persoalan yang ada serta pengalaman membangun komunikasi di masyarakat.
Ada sejumlah harapan dari pihak-pihak eksternal Polri soal sosok Kabareskrim Polri.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menginginkan sosok Kabareskrim yang mampu menaungi semua pihak dan golongan.
Kabareskrim jangan merujuk pada satu agama tertentu, tapi harus dilihat dari sisi profesionalitas kerja dan kemampuan dalam memberikan rasa aman kepada semua golongan karena fungsinya sebagai penegak hukum. Sehingga siapapun yang salah, harus ditindak tegas, kata Sunanto.
Masyarakat saat ini membutuhkan seorang figur Kabareskrim yang mampu menyelesaikan sejumlah kasus yang belum final, bukan sosok yang dekat pada golongan tertentu atau sosok dengan agama tertentu.
Senada, Ketua Dewan Tafkir PP Persatuan Islam (Persis) Muslim Mufti berharap sosok Kabareskrim yang baru dipilih murni berdasarkan profesionalitas, kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya, bukan karena ada kedekatan pribadi dengan pihak tertentu.
Seorang Kabareskrim juga harus memiliki rekam jejak yang cemerlang di bidang reserse. Hal itu penting, karena dengan pengalaman yang matang, maka berbagai kasus besar yang masih menggantung diharapkan dapat diselesaikan dengan baik.
Publik menunggu siapa sosok Kabareskrim baru. Mampukah Kabareskrim baru menjawab sejumlah tantangan yang sudah menanti termasuk perkara-perkara 'warisan' pendahulunya yang belum terselesaikan? Termasuk menjalankan program prioritas yang ditetapkan oleh Kapolri Idham yakni penegakkan hukum yang profesional dan berkeadilan serta penguatan sinergi Polri dengan pemangku kepentingan terkait.
Masyarakat menunggu sosok Kabareskrim segera ditetapkan sehingga tidak ada berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat yang dapat menyebabkan tercorengnya citra Polri sebagai penegak hukum yang profesional.
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019
