Asosiasi sebut pemerintah perlu bantu pendanaan pameran ikan hias

Asosiasi sebut pemerintah perlu bantu pendanaan pameran ikan hias

Para pengunjung memadati ICE BSD, yang merupakan lokasi atau tempat diselenggarakaannya ajang Nusatic 2019, pameran ikan hias terbesar di dunia, Minggu (1/12/2019). ANTARA/M Razi Rahman

Tidak perlu dibantu 100 persen, tetapi memang biaya sewa gedung yang paling mahal
Jakarta (ANTARA) - Ketua Asosiasi Pencinta Koi Indonesia (APKI) Sugiarto Budiono menyatakan pemerintah perlu membantu pendanaan penyelenggaraan pameran ikan hias di Indonesia, yaitu Nusatic 2019, yang diklaim sebagai salah satu yang terbesar di dunia.

"Tidak perlu dibantu 100 persen, tetapi memang biaya sewa gedung yang paling mahal," kata Sugiarto Budiono di sela-sela acara penutupan Nusatic 2019 yang digelar di ICE BSD, Tangerang Selatan, Minggu.

Menurut Sugiarto Budiono, saat ini pendanaan masih murni dilakukan secara independen.

Mengenai penyelenggaraan Nusatic 2019, Sugiarto berpendapat bahwa pameran saat ini secara umum lebih baik bila dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya.

Namun, lanjutnya, pihaknya belum menerima data lengkap berapa jumlah pengunjung atau berapa total nilai transaksi yang dihasilkan pada ajang tahun 2019 ini.

Baca juga: Kemenko Maritim dan Investasi pangkas regulasi usaha ikan hias

Sugiarto mengemukakan bahwa pada ajang yang sama tahun 2018, jumlah pengunjung sekitar 12.000 orang dengan transaksi yang mencapai sekitar Rp5 miliar.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memastikan negara akan hadir dan memfasilitasi para pembudidaya ikan hias nasional mengingat potensi besar bidang tersebut.

Edhy Prabowo menyampaikan hal tersebut saat membuka pameran ikan hias Nusatic 2019 di ICE BSD Tangerang, Jumat (29/11), di mana ia menilai pameran semacam itu akan dapat mendorong kebangkitan industri perikanan budidaya khususnya ikan hias.

"Memang KKP belum begitu melakukan program intensif di sektor ini. Ke depan akan kami optimalkan. Padahal berdasarkan data, ikan hiaslah yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar di sektor ikan budidaya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.

Baca juga: Menteri Edhy pastikan pemerintah fasilitasi pembudidaya ikan hias

Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra itu akan terus menggandeng seluruh pemangku kepentingan terkait untuk bisa mengembangkan industri ikan hias. Hal itu juga dilakukan agar ia bisa menyerap aspirasi pembudidaya untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan pengembangan yang lebih baik.

Sebagaimana diwartakan KKP fokus dalam meningkatkan ekspor komoditas ikan hias karena masih banyak peluang yang bisa dioptimalkan guna melesatkan nilai ekspor komoditas tersebut.

"Ekspor ikan hias Indonesia sangat potensial untuk ditingkatkan, dan peningkatan ekspor ikan hias bisa tercapai salah satunya dengan dukungan peningkatan efisiensi dan efektivitas transportasi udara," kata Sesditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Berny A Subki.

Ia menyampaikan bahwa data ekspor ikan hias Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka 343,6 juta dolar AS dan masuk lima besar eksportir ikan hias dunia bersama Jepang, Singapura, Spanyol dan Ceko. Adapun sebagai negara importir terbesar adalah Amerika, China, Inggris, Jepang dan Perancis.

Menurut dia, beberapa kendala masih dihadapi oleh industri ikan hias nasional, antara lain logistik dan transportasi ikan hias serta pengawasan dan penegakan hukum.

Khusus pada aspek logistik, permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha ikan hias diantaranya adalah kenaikan biaya cargo transportasi udara, khususnya pada rute domestik serta tingginya tarif surcharge di bandara.

Sedangkan permasalahan terkait pengenaan jasa pergudangan serta belum lancarnya konektivitas antarmoda dan wilayah juga merupakan hambatan dalam bidang logistik.

Baca juga: Kemenko Maritim dukung Nusatic 2019 kembangkan potensi ikan hias

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nusatic 2019 ajang tampil pelaku budidaya ikan hias dari Tangerang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar