Investasi memang baik untuk kepentingan makro ekonomi, tetapi ada dampak tertentu bagi warga negaraKupang (ANTARA) - Sedikitnya 80 peneliti akan menghadiri kegiatan konferensi tahunan keadilan sosial atau Annual Conference on Social Justice (ACSJ) 2019, di Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar pada 4-5 Desember.
"Paling kurang ada 80 peneliti mengkonfirmasi untuk hadir dalam ACSJ 2019 di Kota Kupang, mereka berasal dari kalangan akademisi, birokrat, dan aktivis dari berbagai daerah di Tanah Air," kata Ketua Panitia ACSJ 2019, Dominggus Elcid Li dalam konferensi pers terkait kegiatan ACSJ 2019 di Kupang, Senin.
Dia mengatakan, kegiatan ACSJ 2019 ini mengangkat isu sentral yang menekankan masalah keadilan sosial dengan tema "Memikirkan Ulang Pembangunan yang Berkeadilan Sosial dan Berperikemanusiaan".
Elcid Li mengatakan, tema ini dipilih untuk menjawab persoalan terkini yang muncul di berbagai daerah di Tanah Air.
Baca juga: Penelitian konferensi keadilan sosial dipaparkan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Baca juga: BPIP dorong keadilan sosial dengan perkokoh ekonomi kerakyatan
Dia mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode ke dua ini memberikan prioritas yang tinggi pada peningkatan investasi dengan kebijakan Omnibus Law, dan lain-lain.
Namun selain kepentingan investasi, lanjut dia, ada politik kewarganegaraan yang harus dikedepankan karena sering kali terabaikan dalam kegiatan investasi.
"Investasi memang baik untuk kepentingan makro ekonomi, tetapi ada dampak tertentu bagi warga negara seperti terkait akses tanah, air, dan lain-lain," katanya.
Dia mengatakan, melalui konferensi ini diharapkan berbagai gagasan muncul yang sifatnya untuk kepentingan nasional maupun menjawab kebutuhan dalam konteks lokal termasuk di NTT.
Baca juga: Terpilih anggota Dewan HAM, Indonesia berjuang untuk keadilan sosial
Baca juga: Muhammadiyah ajak pemerintah masifkan imperatif beri keadilan sosial
Dia menambahkan, para nara sumber yang akan dihadirkan dalam konferensi tersebut berasal dari berbagai provinsi di Tanah Air yang dibagi dalam 14 panel.
Mereka akan membahas sejumlah persoalan antara lain, kewarganegaraan dan konflik berbasis identitas, konflik berbasis gender, kebijakan kesehatan publik, kemiskinan, kesejahteraan daerah perbatasan dan perdagangan orang.
Kegiatan ACSJ 2019 ini diadakan Indonesia Social Justice Network (ISJN) bekerja sama dengan Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Provinsi NTT dan Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang.
Baca juga: Pemerintah klaim pembangunan infrastruktur demi keadilan sosial
Baca juga: Presiden: Keadilan sosial jadi pendorong pembangunan infrastruktur
Baca juga: GLF bahas reforma agraria untuk keadilan sosial
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2019
