DPRD Bekasi desak eksekutif keluarkan regulasi sertifikasi halal

DPRD Bekasi desak eksekutif keluarkan regulasi sertifikasi halal

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

Jika perlu regulasi sertifikasi halal ini diperkuat juga dengan peraturan daerah
Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan regulasi terkait sertifikasi halal bagi rumah makan dan restoran di wilayahnya.

"Regulasi ini untuk menjamin makanan yang dikonsumsi umat muslim adalah halal," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno di Cikarang, Bekasi, Senin.

Menurut Nyumarno, pemerintah daerah bisa mengeluarkan regulasi berupa peraturan bupati lebih dahulu agar dapat segera diimplementasikan.

"Jika perlu regulasi sertifikasi halal ini diperkuat juga dengan peraturan daerah," katanya.

Baca juga: Kemenperin minta MUI lengkapi laboratorium penunjang sertifikasi halal

Sertifikasi halal bagi pelaku usaha juga harus dipermudah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bekasi harus bisa memfasilitasi penerbitan sertifikat tersebut.

Nyumarno mengatakan label halal juga harus diwajibkan kepada hotel sebab setiap hotel memiliki restoran yang menyajikan berbagai masakan bagi para tamu hotel.

"Kita tahu di Kabupaten Bekasi banyak sekali penghuni dari berbagai negara. Jadi perlu kejelasan status restoran itu apakah halal atau buat nonmuslim," kata dia.

Baca juga: Regulasi industri halal dinilai perlu segera dibuat

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju mengatakan regulasi sertifikasi halal memang tengah menjadi perhatian bupati.

Pihaknya tengah melakukan komunikasi bersama MUI Kabupaten Bekasi terkait mekanisme, teknis pelaksanaan dan hal terkait lainnya.

"Usulan bagus tapi nanti kita perlu bahas terlebih dahulu. Diharapkan segera bisa ada regulasi itu," katanya.

 

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah rancang sertifikasi halal tidak bebani usaha mikro dan kecil

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar