Destry menuturkan hal tersebut berbeda dengan rasio pengeluaran logistik terhadap PDB Indonesia yaitu sebesar 24 persen atau tergolong paling tinggi dibandingkan dengan negara lain.
“Sayangnya, rasio infrastruktur kita terhadap PDB masih tergolong rendah yaitu 43 persen dibandingkan negara-negara maju lainnya yang bisa mencapai hingga 70 persen terhadap PDB,” katanya di Gedung BI, Jakarta, Senin.
Baca juga: Jokowi targetkan infrastruktur pendukung lima "Bali Baru" selesai 2020
Beberapa pembangunan infrastruktur itu dapat dilihat pada akhir 2018 yaitu 11 bandara baru, 735 kilometer jalan kereta api baru, jalan baru sepanjang 3.432 kilometer, jalan tol 1.180 kilometer, pembangkit listrik 2.614 mega watt, dan palapa ring melintasi wilayah timur, barat serta tengah Indonesia.
Menurut Destry berbagai capaian tersebut belum cukup untuk mengintegrasikan antara pusat ekonomi regional termasuk zona industri dan kawasan pariwisata, padahal pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia.
“Konektivitas belum terintegrasi secara optimal,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pemerintah merencanakan agenda infrastruktur yang lebih ambisius pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu fokus pada interkonektivitas dan peningkatan fasilitas dasar terutama air bersih dan sanitasi.
Baca juga: Sri Mulyani ajak swasta tingkatkan kontribusi bangun infrastruktur
Destry menyebutkan pembangunan infrastruktur yang mampu mengintegrasikan lebih dari 17 ribu pulau di Indonesia itu akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada 2020 ditargetkan mencapai 5,1 persen hingga 5,5 persen.
Ia menjelaskan pemerintah dapat melakukan beberapa hal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti peningkatan peran private investor dan innovative financing, peningkatan kualitas persiapan proyek infrastruktur (feasibility study), serta kolaborasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat hingga daerah.
"Nah kalau dari kami sendiri untuk mendorong akselerasi pembiayaan infrastruktur BI terus mengoptimalkan kapasitas intermediasi perbankan," katanya.
Destry menuturkan Bank Indonesia berkontribusi melalui kebijakan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) yang akomodatif, mendorong penerbitan surat berharga komersial dan pemanfaatan instrumen hedging, serta memberikan pendampingan pada pemerintah daerah.
"Kebijakan Bank Indonesia tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan infrastruktur menuju Indonesia Maju," ujarnya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
