Menristek sebut Indonesia harus lakukan lompatan teknologi AI

Menristek sebut Indonesia harus lakukan lompatan teknologi AI

Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro usai menghadiri sidang paripurna DRN di Hotel Aryaduta di Jakarta pada Senin (2/12/2019) ANTARA/Prisca Triferna

artinya AI harus bisa menjawab permasalahan yang ada di birokrasi sekarang
Jakarta (ANTARA) - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia harus melakukan lompatan dalam bidang teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mengejar negara lain yang selangkah lebih maju.

"Untuk AI, Indonesia terus terang harus melakukan lompatan karena sekarang kita baru memahami bahwa AI adalah bagian dari revolusi industri keempat. Tapi kita belum memprioritaskannya untuk apa," ujar Menristek/Kepala BRIN Bambang usai menghadiri Sidang Paripurna Dewan Riset Nasional di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan keinginannya untuk mengganti birokrat dengan kecerdasan buatan demi mencapai kecepatan kerja.

Baca juga: Indonesia segera susun "roadmap" pengembangan kecerdasan buatan
Baca juga: "Prixa" platform kesehatan berbasis AI dari Indonesia


Presiden juga mengatakan sudah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo untuk mengganti birokrat dengan AI, meski rencana itu harus mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan omnibus law.

Menurut Presiden Joko Widodo, rencananya itu tidak bermaksud untuk memotong pendapatan dari aparatur sipil negara (ASN) tapi untuk mendapatkan kecepatan demi mencapai pemerintah yang fleksibel. Hal itu nantinya akan membantu dalam pengelolaan negara.

Rencana penggantian kerja birokrat dengan kecerdasan buatan, kata Presiden, tidak akan dilaksanakan secara bersamaan tapi bertahap. Rencananya AI akan menggantikan kinerja eselon 3 dan 4 dalam pemerintahan.

Menanggapi hal itu, Menristek/Kepala BRIN mengatakan, melihat pernyataan Presiden Joko Widodo maka pengembangan AI ke depannya akan diarahkan ke sistem yang dapat melakukan efisiensi dan melancarkan kegiatan birokrasi.

"Jadi artinya AI harus bisa menjawab permasalahan yang ada di birokrasi sekarang. Karena masalah eselon tiga dan empat bukan permasalahan orangnya, tapi masalah sistem yang barangkali sudah tidak tepat lagi sesuai masanya ketika terlalu berjenjang ke bawah," ujar mantan Kepala Bappenas itu.

Pengambilan keputusan dengan cepat, kata Bambang, bisa dicapai ketika kita menguasai teknologi AI dan hal itu bisa didapat dengan Indonesia melakukan pengembangan AI ke arah tersebut.

Baca juga: Teknologi AI tim Indonesia juarai kontes Zoohackathon di Kinabalu
Baca juga: Pemerintah diminta siapkan tenaga kerja berorientasi kecerdasan buatan
Baca juga: BPPT: Indonesia harus menguasai IoT AI dan cloud

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mengidentifikasi kejahatan satwa liar melalui kecanggihan Pangolin

Komentar