Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan meminta Komisi V DPR RI untuk mengagendakan rapat kolaborasi dengan Komisi VI dan VII untuk membahas harga avtur agar menghasilkan tarif tiket pesawat yang lebih terjangkau.

"Saya meminta kepada Komisi V untuk bersama-sama mencarikan harga avtur dan tiket yang bagus," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin.

Ia menilai rapat kolaborasi itu penting mengingat ruang lingkup Komisi VI DPR RI yakni industri, investasi, persaingan usaha. Sementara Komisi VII salah satunya mempunyai ruang lingkup energi.

Baca juga: Puskepi sebut harga avtur Pertamina sangat bersaing

Ia mengaku pihaknya telah melakukan pembicaraan mengenai harga avtur dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Impor avtur akan ditinjau baik karena avtur maupun harga," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V Lasarus mengatakan pihaknya akan mengupayakan rapat gabungan bersama Komisi VI dan Komisi VII serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi tiket pesawat yang dinilai relatif masih cukup mahal.

Baca juga: Ini pembelaan Pertamina, Nicke: Harga avtur sesuai formula pemerintah

"Terkait solusi atas kenaikan harga tiket dari berbagai moda transportasi, termasuk pesawat, kami upayakan rapat selanjutnya akan ada rapat gabungan bersama komisi V, VI dan VII, serta berbagai stakeholder terkait," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati menegaskan bahwa harga bahan bakar pesawat atau avtur sudah diperhitungkan sesuai dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Ada formulanya baik harga avtur, BBM dan solar, dan sebagai penyalur Pertamina hanya mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah," katanya.

Nicke Widyawati juga menegaskan bahwa harga avtur Pertamina masih kompetitif, bahkan maskapai penerbangan Indonesia yang ada di luar negeri masih menggunakan avtur milik Pertamina.

Namun, ia menjelaskan untuk wilayah Indonesia timur, harga avtur ada kenaikan dikarenakan infrstruktur yang banyak belum mendukung keekonomian.


 

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019