Polres Jakarta Utara ungkap pabrik gawai ilegal

Polres Jakarta Utara ungkap pabrik gawai ilegal

Kapolres Jakarta Utara Kombes Polisi Budhi Herdi (dua kanan) saat jumpa pers di Ruko Toho, Penjaringan, Senin (2/12/2019). (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara mengungkap pabrik gawai ilegal di Kelurahan Kamal, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

"Pelaku sekaligus pemilik usaha berinisial NG sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kapolres Jakarta Utara Kombes Polisi Budhi Herdi saat jumpa pers di Ruko Toho, Penjaringan, Senin.

Kapolres menjelaskan tersangka melaksanakan usaha ilegal itu di Ruko Blok 28 dan 30 dengan memanfaatkan izin usaha menjual asesoris gawai.

Tetapi pada kenyataannya, tersangka mengimpor komponen gawai, gawai ilegal dari China hingga memproduksi gawai dengan komponen impor dan menjual kembali.

"Pelaku melanggar sejumlah undang-undangan salah satunya UU tentang Telekomunikasi," ujar Kapolres.

Awal pengungkapan kasus berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya bongkar-muat gawai yang cukup aktif setiap hari di ruko berlantai empat tersebut.

Baca juga: Dua WNA buka salon kecantikan ilegal di Jakarta
Baca juga: Polres Pelabuhah Tanjung Priok tangkap 44 tersangka kasus narkotika


Setelah dilakukan penggeledahan ternyata ada aktivitas perakitan gawai hingga penjualan di ruko itu.

Polisi juga melakukan pengecekan perizinannya. Ternyata yang bersangkutan tidak memiliki perangkat pos dan informatika (postel).

Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti 18.172 unit gawai dari 70 merek. Produk itu sebagian besar telah siap dijual.

Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan pidana paling lama lima tahun penjara. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dengan pidana paling lama satu tahun penjara serta denda Rp100 juta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan pidana penjara paling lama empat tahun serta denda paling besar Rp400 juta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling besar Rp2 miliar.
Baca juga: Dua kilogram sabu-sabu disimpan di celana dalam
Baca juga: Polres Jakarta Utara gagalkan penyebaran dolar Amerika palsu

Pewarta: Fauzi
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Jakarta Utara gagalkan penyebaran Dolar AS palsu

Komentar