"Pernyataan itu insinuatif, memberi judgement yang kontra produktif dengan semangat kader agar Golkar menjadi partai modern," kata Happy Bone dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan tidak ikut campur dalam munas Partai Golkar
Isu adanya intervensi pihak eksekutif dalam hal ini Istana melalui tangan para menteri, dihembuskan pertama kali oleh loyalis Bambang Soesatyo, Syamsul Rizal.
Syamsul menyebut ada menteri yang meminta kader DPD Golkar daerah memilih Airlangga Hartarto dalam Munas.
Pernyataan Syamsul kemudian secara tersirat dibenarkan politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa yang menyebut isu seperti itu biasa terjadi saat Munas Golkar.
Happy Bone menyayangkan isu yang menyatakan bahwa Munas X Golkar tidak demokratis, diintervensi oleh pihak eksekutif dan akan menyebabkan eksodus besar-besaran oleh kader untuk meninggalkan Partai Golkar.
Dia menyayangkan tudingan-tudingan yang tidak beralasan dan mengada-ada itu turut menyeret Presiden Jokowi serta bisa merendahkan independensi dan karakter kader-kader Partai Golkar.
Baca juga: Panitia tekankan tidak ada intervensi pihak luar di Munas Golkar
Menurut Happy, kader Golkar sudah cukup dewasa, profesional dan punya harga diri dalam mengurus partainya.
"Ibarat 'menepis air di dulang, yg terpercik muka sendiri', apalagi sahabat saya pak Agun adalah tokoh senior sudah malang melintang di parlemen," kata Happy Bone.
Happy Bone mengatakan Agun adalah kader senior yang kritis, bijak dan selalu mempunyai ide serta gagasan yang cerdas serta konstruktif dalam menyampaikan diskursus politik.
"Tapi kenapa beliau harus menyampaikan narasi yang negatif di saat kita sedang bekerja keras untuk membangun partai ini, untuk mewujudkan kejayaannya," kata Happy.
Happy meminta Agun tidak khawatir melihat gerakan dan dukungan kader pemilik suara yang sangat besar kepada Airlangga Hartarto, hingga menyampaikan narasi dramatisasi yang "menyeramkan" dan penilaian suram terhadap Golkar.
Baca juga: Ini nama-nama calon ketua umum DPP Golkar
Menyoal persyaratan dukungan 30 persen suara yang harus dibuktikan para bakal caketum Golkar, Happy mengajak semuanya membahas hal itu dengan kepala dingin.
"Tentu kita bisa membahas dan berdebat tentang persyaratan 30 persen dukungan dengan kepala dingin, karena semua itu tidak ujug-ujug muncul begitu saja. Tentu itu semua buah pemikiran yang dibangun dengan memeras pikiran yang dituangkan ke dalam AD/ART yang sudah disepakati bersama," jelas dia.
Dia menekankan siapapun kader punya hak untuk mendaftarkan diri dan berkontestasi menjadi calon Ketua Umum Golkar selama yang bersangkutan mampu memenuhi persyaratan itu.
"Terbukti, saat ini tidak kurang ada sembilan nama yang tercatat sebagai caketum Golkar. Tentu untuk tahap selanjutnya setiap calon diwajibkan mempunyai dukungan minimal 30 persen dari pemegang hak suara. Itu sudah sesuai AD/ART," ujar Happy.
Seandainya ada keberatan atas persyaratan itu, maka bakal calon bisa menyampaikan argumentasi dan keberatannya kepada peserta Munas.
Happy meyakini Munas Golkar akan demokratis dan berkualitas, baik dalam proses pemilihan ketua umum maupun dalam menyepakati program-program yang akan mengantar Golkar sebagai partai nomor satu di Indonesia.
"Insyaallah munas nanti adalah munas yang demokratis, sejuk dan penuh persaudaraan. Para pemegang suara sudah paham dan solid untuk memilih siapa 'orang baik' yang layak dan pantas memimpin Golkar ke depan," kata Happy.
Baca juga: Golkar diminta jangan sia-siakan momentum 2024
Baca juga: Airlangga sebut semua bakal caketum Golkar adalah kader terbaik
Baca juga: Bambang Soesatyo tekankan partai politik bukan perusahaan
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
