Komisi XI DPR soroti jaminan KUR terhadap UMKM

Askrindo dan Jamkrindo sebagai BUMN tidak perlu melulu memikirkan laba dan deviden, yang terpenting adalah hadir untuk rakyat, berpihak pada UMKM

Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI menyoroti jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar lebih ditingkatkan, yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat antara Komisi XI DPR dengan Perum Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

“Kami berharap Jamkrindo dan Askrindo memberikan porsi yang lebih baik kepada UMKM, karena jika UMKM diberdayakan, negeri kita akan selamat dari dugaan krisis yang diprediksi akan terjadi oleh berbagai pihak,” kata Anggota Komisi XI Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Selasa.

Hal senada disampaikan anggota Komisi XI lainnya Indah Kurniawati, yang mengatakan bahwa sektor UMKM sudah sepatutnya diperhatikan, sehingga sebagai BUMN, Askrindo dan Jamkrindo selaiknya tidak hanya memikirkan keuntungan perusahaan semata.

“

Suku Bunga Turun, Penyaluran KUR Ditingkatkan

agar UMKM berjaya,” ungkap Indah.

Menurut Indah, UMKM terbukti mampu menyelamatkan krisis yang melanda Indonesia pada 1998 dan 2009, sehingga dengan prediksi datangnya resesi global, UMKM harus diperkuat.

Indah memaparkan, masyarakat Indonesia termasuk kategori konsumtif dalam membelanjakan uang, sehingga iming-iming pinjaman dari berbagai pihak dinilai begitu menggiurkan.

Dalam hal ini, Indah tak ingin UMKM dengan mudah mendapatkan pinjaman namun ditagih dengan cara yang tidak baik, sehingga ke depannya justru malah merugikan UMKM itu sendiri.

“Itulah yang ingin kita kawal sama-sama. Agar ke depan tidak terjadi hal yang mengkhawatirkan. Jangan sampai mereka di tagih oleh kreditur dengan tidak manusiawi,” ujar Indah.

Baca juga: Teten kelompokkan UMKM dalam koperasi permudah penyaluran KUR
Baca juga: Menkop sebutkan KUR 2019 lebih banyak diserap produktif UMKM
Baca juga: Penyaluran KUR produktif capai 52 persen Oktober 2019