kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara tetanggaJakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat karena dapat berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
"Jadi program edukasi, program membangkitkan kesadaran untuk berasuransi itu jadi penting karena asuransi itu juga jadi salah satu penopang industri keuangan kita. Karena dengan makin banyak dana tersedia itu akan makin banyak juga dana untuk membangun pembangunan Indonesia, termasuk infrastruktur," ujar Luky dalam diskusi “Mendorong Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Pasar Modal dan Pertumbuhan Asuransi" di Jakarta, Selasa.
Menurut Lucky, kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara tetangga dan menjadi pekerjaan rumah bersama baik bagi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan juga masyarakat itu sendiri.
"Gerak kita bersama adalah bagaimana kita membangkitkan lagi, menambah lebih banyak lagi pembeli asuransi dan itu caranya banyak, mulai dari edukasi, kita membuat peraturan yang lebih relaksasi, termasuk insentif fiskal," kata Luky.
Baca juga: Perlu kerja sama dorong kesadaran masyarakat berasuransi
Sebelumnya, pemerintah telah memangkas Pajak Penghasilan (PPh) final atas bunga obligasi dari semula 15 persen menjadi 5 persen yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi.
Kendati demikian, industri asuransi terutama asuransi jiwa meminta insentif pajak dalam bentuk penurunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk pembayaran premi asuransi, yang diyakini akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk membeli produk asuransi.
Luky mengaku masih mendengar berbagai macam usulan insentif untuk asuransi dari berbagai pihak agar semakin dapat berkontribusi terhadap pembiayaan infrastruktur di Indonesia.
"Insentif ini kan berbeda, misalnya sekarang ada insentif untuk life insurance, itu mau kita dengar. Saat ini belum ada yang spesifik seperti apa," ujar Luky.
Baca juga: Kemenkeu asuransikan 1.360 gedung senilai Rp10,8 triliun
Baca juga: Kemenkeu: Penyehatan Jiwasraya tidak pakai dana APBN
Baca juga: Kemenkeu usulkan "grand fathering" dalam kepemilikan asing di asuransi
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
