Pemerintah upayakan ekonomi alternatif untuk cegah penyanderaan ABK

Pemerintah upayakan ekonomi alternatif untuk cegah penyanderaan ABK

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (8/10/2019). (ANTARA/Yashinta Difa)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mengupayakan penyediaan sarana ekonomi alternatif untuk mencegah berulangnya kasus penculikan dan penyanderaan terhadap WNI yang banyak bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di perairan Malaysia.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha, upaya pencegahan penting dilakukan mengingat kasus penculikan dan penyanderaan terhadap WNI oleh kelompok Abu Sayyaf asal Filipina selatan, telah beberapa kali terjadi.

“Karena memang situasi (di perairan Sabah, Malaysia) tidak aman, ya perlu disediakan ekonomi alternatif sehingga mereka punya pilihan untuk bekerja di Indonesia,” kata Judha kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Dengan disediakan mata pencaharian di perairan Indonesia, diharapkan para pelaut tersebut tidak harus mengambil risiko untuk bekerja sebagai ABK pada kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan Malaysia.

Baca juga: Cegah penyanderaan berulang Polri dorong kesepakatan dengan Filipina

Selama lima tahun terakhir, total ada 43 kasus penyanderaan WNI di luar negeri, dengan 36 diantaranya terjadi di Filipina selatan. Sebagian besar WNI diculik saat sedang bekerja menangkap ikan di perairan Sabah, Malaysia, untuk kemudian dibawa oleh kelompok bersenjata ke Filipina selatan.

Baru-baru ini, tepatnya pada 24 September 2019, penculikan terhadap tiga ABK WNI kembali terjadi di Pulau Tambisan, Lahad Datu, Malaysia.

Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan otoritas Malaysia dan Filipina untuk mengupayakan pembebasan Maharudin Lunani (48), Muhammad Farhan (27), dan Samiun Maneu (27). Ketiga WNI yang dijadikan sandera oleh kelompok Abu Sayyaf itu diperkirakan berada di wilayah Filipina selatan.

“Karena lokasi penyanderaan ada di wilayah yurisdiksi Filipina, tentunya yang bisa kita harapkan adalah mendorong agar otoritas Filipina dapat membantu pembebasan tiga warga kita secepatnya dengan aman,” tutur Judha saat ditemui di Jakarta, pekan lalu.

Baca juga: Indonesia minta Filipina bantu bebaskan tiga WNI disandera Abu Sayyaf
Baca juga: LSM minta kementerian lepas ego sektoral tingkatkan perlindungan ABK
Baca juga: Fraksi PKS DPR sebut perlu solusi komprehensif selesaikan penyanderaan WNI


Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azis Kurmala
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menlu prioritaskan perlindungan WNI di luar negeri

Komentar