arahan Kepala Negara agar sektor kelautan dan perikanan harus ditingkatkan secara maksimalJakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengutarakan harapannya agar anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat terus meningkat agar selaras dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk melesatkan kinerja sektor perikanan nasional.
"Mudah-mudahan di tangan (Menteri Kelautan dan Perikanan RI) Edhy Prabowo, ada peningkatan (anggaran) di sektor kelautan dan perikanan pada tahun-tahun berikutnya," kata Sudin dalam acara Rapat Koordinasi Nasional KKP Tahun 2019 di Jakarta, Rabu.
Sudin menyoroti bahwa dahulu anggaran KKP pada tahun 2015 dan 2016 ada di atas Rp10 triliun, tetapi pada anggaran 2017 menurun menjadi sekitar Rp9,1 triliun, serta anjlok menjadi Rp7,6 triliun pada 2018 dan menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada tahun 2019 ini.
Kemudian, lanjutnya, anggaran itu meningkat menjadi Rp6,47 triliun untuk tahun 2020, dan dalam tahun-tahun berikutnya diharapkan bisa terus melesat. Ia mengingatkan bahwa jumlah tersebut tidak sampai 1 persen dari APBN, sedangkan UUD telah menyebutkan untuk sektor pendidikan hingga 20 persen.
Politisi PDIP mengingatkan arahan Kepala Negara agar sektor kelautan dan perikanan harus ditingkatkan secara maksimal.
Sudin juga menyebut pentingnya peran dinas kelautan dan perikanan di daerah, karena program KKP dinilai tidak akan berjalan tanpa dukungan daerah.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menginginkan regulasi baik yang terdapat di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dapat selaras sehingga tidak ada yang terkesan tumpang tindih.
"Kami mohon juga agar antara Pemda dan Pusat ini bisa searahkan aturan perikanan supaya tidak tumpang tindih. Jangan sampai menyulitkan para nelayan dan pelaku usaha kita," kata Edhy.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah terus berupaya memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan kelautan dan perikanan untuk mengoptimalkan pembangunan ke depannya.
Edhy Prabowo juga menyayangkan bahwa potensi laut Nusantara belum dimanfaatkan secara optimal padahal hal tersebut bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan termasuk guna mengatasi kekurangan gizi.
"Indonesia memiliki potensi laut yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal," katanya dan menyebut bahwa Indonesia memiliki luas perairan nasional seluas 6,4 juta kilometer persegi.
Selain itu, ujar dia, Indonesia juga memiliki panjang garis pantai 108 ribu km. Dari hamparan perairan laut dan darat, Indonesia memiliki potensi lestari perikanan tangkap 12,54 juta ton/tahun.
Sementara di bidang budidaya, Indonesia memiliki potensi budidaya air tawar 2,83 juta hektare, budidaya air payau 2,96 juta hektare, dan budidaya laut 12,12 juta hektare.
Namun, ungkap dia, pemanfaatan ketiganya masih sangat rendah yaitu masing-masing 10,7 persen, 21,9 persen, dan 2,7 persen.
"Perairan kita juga kaya akan spesies ikan. Setidaknya terdapat 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang," jelas Menteri Edhy.
Selain potensi sumber daya hayati tersebut, menurut Menteri Edhy Indonesia juga memiliki potensi pengembangan wisata bahari, deep sea water, Ocean Thermal Energy Conversion/OTEC, bioteknologi, industri maritim, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, serta biofarmakologi laut.
"Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan beragam dan melimpah di hampir sebagian besar wilayah merupakan anugerah bagi Bangsa Indonesia. Ini harus kita manfaatkan sebagai penggerak ekonomi nasional, penyedia lapangan kerja, penghasil devisa, serta pendukung terwujudnya ketahanan pangan dan gizi nasional," paparnya.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2019
